Bantul, Kabar Jogja – Warga RT 05 Dusun Plumutan, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Bantul kembali berdemo dan meminta kandang babi yang ada di lingkungan mereka ditutup. Mereka menegaskan, penutupan kandang sudah diperintahkan Bupati Abdul Halim Muslih.
Puluhan warga sambil membawa poster ‘Paru-paruku Wes Ra Kuat’, ‘Merdeka! Tapi Belum Merdeka Dari Bau Babi’, dan ‘Mati Ora Urip Ora’ berdemo di halaman kediaman Yohanes Nindarta, pengelola peternakan babi.
Keberadaan kandang babi di pemukiman warga ini sebenarnya sudah dipersoalkan sejak Oktober tahun lalu. Bahkan dalam mediasi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul, warga dan pemilik peternakan sudah sepakat untuk menutup sementara ternak babi yang disebut mencemarkan lingkungan dengan bau menyengat.
“Peternakan ini masih aktif beroperasi. Belum ada pengosongan seperti yang sudah disepakati saat audiensi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bantul dan beberapa pihak,” katanya, Selasa (15/4).
Cahyo menceritakan memang awalnya Nindarta dulunya usaha ternak ayam. Namun karena kondisi perekonomian, akhirnya berganti usaha dengan ternak babi. Awalnya hanya 4-5 ekor yang dibudidayakan, namun sekarang sudah mencapai 50 ekor.
Ia menegaskan, warga RT 05 hanya ingin pemilik mengosongkan kandang babi tersebut dengan menutup sementara. Nantinya peternakan ini akan mendapatkan pendampingan untuk bisa beroperasi kembali.
Sebelumnya, Kepala Satpol PP Bantul, Jati Bayubroto, menegaskan pemilik ternak babi untuk dihentikan dan dikosongkan. Langkah selanjutnya akan diperbincangkan kembali.
"Kebijakan itu diambil karena kami diperintah oleh Bapak Bupati Bantul untuk segera mengambil keputusan,” terang Jati.
Dikonfirmasi, Nindarta menerangkan pihaknya selama ini sudah berupaya memenuhi prosedur dan tuntutan warga mulai dari pengurusan perizinan hingga mendapatkan NIB, dengan pembangunan IPAL yang masih terus dilakukan.
“Usaha ternak ayam yang semua saya geluti pendapatan menurun dan peternakan babi menjadi solusi untuk mata pencaharian keluarga kami. Selama ini kami diam menanggapi aksi demo provokatif yang menimbulkan opini yang merugikan peternak,” ujarnya.
Ia mengatakan segala tuduhan warga mulai dari pembuangan kotoran ke pekarangan sendiri, sampai tuduhan bau yang membahayakan dalam pemukiman penduduk adalah tidak benar.
Sebab sesungguhnya bukan langkah membuang namun justru memanfaatkan pupuk olahan yang sudah jadi pada perkebunan sedangkan kondisi area sekitar kandang sama sekali tidak terdampak bau kotoran.
Dirinya juga prihatin dengan berbagai tuduhan, fitnah, kecaman, dan ujaran kebencian, bahkan aksi demo hingga ke Pemkab. Sekaligus menyayangkan terhadap sikap pemerintah paling bawah yang sama sekali tidak berusaha menjaga keadaan kondusif. Namun justru memfasilitasi bahkan memandu terjadinya aksi demo penolakan legalitas pemerintah atasnya.
“Kami siap mengambil langkah hukum bila peternakan yang menjadi satu satunya harapan hidup, dipaksa untuk tutup. Kami akan melaporkan pihak-pihak terkait ke institusi di atasnya dan kepolisian,” tutupnya. (Set)
