Yogyakarta, Kabar Jogja – Dalam laporan akhir tahunnya, Fraksi Golkar di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menyoroti dan mempertanyakan keberhasilan Dana Keistimewaan (Danais) dalam mensejahterakan rakyat. Ada tujuh rekomendasi yang diberikan Fraksi Golkar untuk dijalankan Pemda DIY.
Ketua Fraksi Golkar, Syarif Guska Laksana, Kamis (5/12) menilai Pemda DIY belum banyak menyelesaikan persoalan dasar yang setiap tahun menjadi perhatian. Mulai dari angka kemiskinan, ketahanan pangan, sampah, dan yang terbaru adalah peredaran alcohol masih menjadi perhatian publik.
“Indeks Kinerja Utama (IKU) yang masih jauh dari target yang ditentukan, ternyata persoalan pemanfaatan Danais juga perlu menjadi perhatian,” katanya.
Lebih dari satu dasawarsa keistimewaan DIY, Danais yang sudah digelontorkan oleh APBN lebih dari Rp10 triliun tersebut dialokasikan untuk lima kewenangan yaitu kewenangan kebudayaan, tata ruang. pertanahan, kelembagaan serta Pengisian jabatan Gubernur dan wakil gubernur.
“Pertanyaannya, apakah kesejahteraan masyarakat sudah tercapai?. Karena salah satu tujuan keistimewaan DIY adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sementara angka kemiskinan, indeks gini, persoalan sampah belum terselesaikan dengan tuntas,” katanya.
Karenanya Fraksi Golkar memandang perlu kiranya IKU yang belum tercapai digenjot Pemda DIY secara optimal agar setidaknya mendekati target yang diharapkan. Danais perlu dipergunakan untuk menggenjot indikator tersebut agar ketimpangan, kemiskinan, persoalan sosial, lingkungan tidak semakin dalam.
“Kami merekomendasikan tujuh hal yang bisa segera dilakukan Pemda untuk mencapai target-target yang masuk di IKU,” lanjut Guska.
Pertama optimalisasi Danais untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pelayanan kebutuhan dasar, penciptaan lapangan kerja, serta membangun karakter manusia DIY yang memegang teguh budaya jawa yang adiluhung.
Mengoptimalisasi pembangunan di wilayah selatan DIY khususnya pemenuhan layanan kebutuhan dasar. Ketiga Pemda melakukan kajian atas kemiskinan yang disesuaikan dengan kondisi khas DIY. Dimana perlu dilakukan kajian multidimensional kemiskinan, mengingat data BPS sebagai rujukan kebijakan secara nasional.
Mengedepankan sinergi dan kolaborasi antar sektor agar program kegiatan dan capaian kinerja Pemda DIY tepat sasaran, dapat diukur dan memberi dampak bagi masyarakat.
Pemda DIY perlu membantu penanganan pengelolaan sampah yang terjadi di Kota Yogyakarta. Keenam optimalisasi dan sinergi antar pemerintah DIY dengan kabupaten terkait dengan pelaksanaan Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dalam mengurangi laju alih fungsi lahan di DIY. (Tio)
