Yogyakarta, Kabar Jogja – Dalam rapat paripurna Jumat (29/11), DPRD DIY mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp5,407 triliun. sebagian besar anggaran diprioritaskan untuk entaskan kemiskinan.
Pendapatan Daerah tersebut terdiri Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejumlah Rp1,68 triliun, Pendapatan Transfer Rp3,7 triliun, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp7,6 miliar.
Adapun Belanja dalam APBD 2022 dianggarkan sebesar Rp5,619 triliun.
"Dengan demikian, defisit yang disepakati untuk ditetapkan sebesar Rp 211,85 miliar," kata Wakil Ketua sekaligus Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY, Imam Taufik.
Banggar juga melaporkan rincian Pembiayaan Daerah, meliputi Penerimaan Pembiayaan direncanakan Rp319,89 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan Rp108,04 miliar, sehingga Pembiayaan Neto mencapai Rp 211,85 miliar.
Pembiayaan tersebut menutup defisit dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (Silpa) Rp 0 atau nol rupiah.
"APBD DIY Tahun Anggaran 2025 selanjutnya akan dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri, biasanya memakan waktu 14 hari kerja. Sehingga saat tahun baru 2025 APBD sudah bisa dilaksanakan dengan sempurna," kata Ketua DPRD DIY Nuryadi.
Menurut Nuryadi, prioritas APBD 2025 masih dialokasikan untuk pengurangan angka kemiskinan di DIY.
"Kondisi (kemiskinan) DIY ironis. Angka kemiskinan sejak 2005 relatif tidak bergerak turun, meski DIY mempunyai anggaran dari APBD maupun Dana Keistimewaan (Danais)," ujarnya.
Anggota Banggar DPRD DIY, RB Dwi Wahyu Budiantoro, menyoroti Danais yang hingga kini belum berkontribusi menurunkan angka kemiskinan. Menurutnya, hal itu dikarenakan alokasi Danais masih didominasi Dinas Kebudayaan.
"Seharusnya alokasi Danais terdistribusi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang punya potensi untuk bisa menurunkan angka kemiskinan. Pemda DIY seyogyanya melakukan pemetaan, konsolidasi distribusi Danais yang ada untuk disalurkan kepada OPD-OPD tersebut," terang Dwi.
Wakil Ketua DPRD DIY Budi Waljiman menambahkan, salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan adalah meningkatkan jumlah lapangan kerja.
"Kita perlu mengupayakan stimulus agar bisa mendatangkan investor yang akan menyerap tenaga kerja. Ekonomi akan berputar, daya beli masyarakat meningkat, sehingga kemiskinan turun," terangnya. (Tio)
