Sleman, Kabar Jogja – Usai menjalani pembekalan selama empat hari di Akmil Magelang, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengatakan Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia swasembada pangan dan kedaulatan energi.
“Dalam lima tahun, Presiden Prabowo menginginkan Indonesia swasembada berat. Kita telah memiliki embrionya dengan mencetak sejuta lahan sawah di Maluku dan konsep food estate di Kalimantan Tengah,” kata Anggito, Senin (28/10) di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM).
Menurutnya, Presiden Prabowo menginginkan Indonesia menjadi penghasil beras terbesar di dunia. Setiap tahapan untuk mewujudkan target ini sudah dilakukan tahap demi tahap, dengan awalan panen besar satu juta ton di tahun pertama.
Sebagai dukungan, Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran dengan harapan program ini mampu mencukupi kehidupan rakyat dengan pangan.
Sedangkan dalam program kedaulatan energi, Presiden Prabowo menitik beratkan pada pengelolaan sumber daya migas yang dipegang oleh Pertamina dan PLN. Kedua perusahaan negara ini akan diperkuat dalam pengelolaan sumber daya migas dan diberi perlindungan agar tidak diganggu.
“Banyak kebocoran terjadi di sana. Kita butuh Pertamina dan PLN yang kuat, karena kuatnya kedua institusi ini akan memberikan jaminan kepada 40 persen warga negara ini,” katanya.
Dengan kebutuhan bahan bakar per hari sebanyak 1,5 juta barel lebih dan produksi hanya 600 ribu barel per hari. Pertamina disebut Anggito masih mengimpor kekurangan sebanyak 1 juta barel per hari.
Terlebih saat ini, ladang minyak dan gas yang sebenarnya banyak sudah tidak lagi berproduksi atau bahkan berhenti sama sekali seperti di Andaman, Andalas dan banyak lainnya.
“Saat ini Pertamina sudah 70 persen menggarap industri migas setelah sebelumnya dikuasai orang asing. Kita targetkan meningkat 80 persen penguasaan dari hulu sampai hilir,” terangnya.
Penguatan terhadap Pertamina dan PLN menurut Anggito akan dilakukan pada penyediaan sumber daya manusia (SDM)-nya, agar tidak lagi tergantung pada tenaga kerja asing. Kedua perusahaan ini diminta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada lulusan terbaik universitas di negeri ini.
Tak hanya itu, untuk menjamin kerja pucuk pimpinan di kedua perusahaan itu. Anggito mengatakan negara akan memberikan perlindungan lebih agar tidak menjadi sasaran terus mereka yang terganggu atau tersingkirkan dari bisnis energi.
“Kita tidak ingin kasus yang menimpa mantan Dirut Pertamina terulang, meski kita akan protek agar mereka bisa bekerja dan mengelola perusahaan ini dengan baik,” jelasnya. (Set)
