Bantul, Kabar Jogja – Wakil Bupati Bantul Joko B Purnomo tegas mengingatkan agar penggunaan dana Rp50 juta per pedukuhan lewat Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) bukan untuk pembangunan infrastruktur fisik.
“PPBMP tujuannya untuk pembangunan non fisik seperti pendidikan usia dini, lingkungan hidup dan kesehatan,” katanya saat membuka evaluasi serta pengkajian program oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu (6/3).
Sejak dikucurkan pada 2021, 933 pedukuhan menerima dana yang dihibahkan melalui Desa dari Pemkab Bantul senilai Rp50 juta setiap tahunnya. Sehingga dalam APBD, dana ini dianggarkan sebesar Rp 46,6 miliar.
Melalui dana ini, Pemkab ingin masyarakat di pedukuhan memprioritaskan tiga sektor yang sejalan dengan cita-cita Kabupaten Bantul mewujudkan Kabupaten Layak Anak, Bantul Bersih Sampah, serta menekan angka stunting.
“Saya perlu menegaskan ini agar penggunaan PPBMP tepat guna,” kata Joko.
Diharapkan melalui evaluasi dan review program ini, diharapkan muncul pandangan yang mempertajam sehingga program-program yang selama ini dijalankan mendapatkan lampu hijau untuk dilanjutkan atau diperbaiki.
Hasil dari review akan menjadi masukan pelaksanaan program 2024. Sehingga, program yang dilaksanakan tersebut sesuai dengan harapan masyarakat dan sesuai dengan tujuan dari digulirkannya.
“Saya tekankan lagi, prioritaskan program-program mengentaskan masalah bidang kesehatan misalnya stunting, bidang lingkungan hidup berupa pengolahan sampah dan mengatasi masalah pendidikan misal bantuan bagi PAUD,” jelasnya.
Sekretaris Bappeda Bantul, Novi Astuti, menerangkan program kedepannya harus dibuat dan disesuaikan dengan kondisi terbarukan.
Pada anggaran 2023 untuk mengatasi permasalahan pendidikan di kucurkan Rp9,91 miliar, kesehatan senilai Rp20,77 miliar dan lingkungan hidup senilai Rp15,96 miliar.
“Adapun capaian realisasi penggunaan anggaran belanja pada 2023 sebesar Rp45,80 miliar atau setara 98,18 persen dan silpa Rp848,449 juta atau rata-rata Rp900 ribu per pedukuhan,” katanya.
Kepala Bidang Riset Inovasi Daerah dan Pengendalian Bappeda Bantul, Nur Indah Isnaeni, menyampaikan sudah 20 tahun Pemerintah Jepang dengan program review melibatkan warga secara acak untuk mengetahui keputusan dan penilaian terhadap program yang berjalan. (Tio)
