Yogyakarta, Kabar Jogja – Calon anggota DPR RI asal Yogyakarta dari Partai Demokrat, Prima Sari menilai persoalan sampah sebenarnya bisa dilakukan dengan memperbaiki manajemen di tubuh pemerintah daerah.
Pasalnya, masyarakat DIY sudah pandai memilah sampah dan hendaknya mengapresiasinya dengan menjadikan budaya baru.
“Masalahnya yang belum berjalan dengan baik adalah support systemnya, manajemen sampahnya yang end to end. Sampah yang sudah dipilah akhirnya tercampur lagi dalam bak truk pengangkut sampah. Ini yang sering terjadi,” katanya dalam rilis Jumat (15/12).
Prima menyatakan persoalan membuang sampah sebenarnya sangat terkait dengan pemahaman dan kebiasaan masyarakat, terutama pada usia dini. Sehingga perlu lebih intensif dibiasakan untuk membuang sampah dengan benar.
Pengelolaan sampah di DIY itu sebenarnya bisa diselesaikan sejak dulu, karena fasilitas, sarana, prasarana dan dana nya ada. Adanya bank sampah di setiap Rukun Warga (RW) merupakan sebuah solusi tersendiri dalam manajemen sampah.
“Keberhasilan memisahkan sampah kering dan sampah basah seperti yang dilakukan di negara maju, bisa menjadi ukuran kesadaran lingkungan dan kemampuan untuk mematuhi peraturan. Jadi, orang yang bisa memisahkan sampah atau mematuhi peraturan, menjadi ukuran sifat modern atau kemajuan,” lanjutnya.
Baginya, persoalan terberat itu ada di manajemen sampah masih belum berjalan. Dimana artinya masih banyak masalah dalam manajemen pemerintahan daerah itu sendiri. Untuk itu diperlukan contoh pemerintahan yang bersih.
“Kalau seseorang bekerja di lembaga pemerintah, berarti dia milik publik artiya harus benar-benar, menjadi pelayan publik”, jelasnya.
Soal iuran sampah, menurut Prima Sari hendaknya dibedakan antara rumah tangga dengan kedai atau kafe. Demikian juga cara pembuangan limbah sisa makanan, penggunaan wadah makanan apakah mereka masih menggunakan wadah sekali pakai yang tidak bisa dihancurkan kembali seperti styrofoam dan sebagainya. Hal-hal seperti inilah yang perlu menjadi perhatian, bahkan kalau perlu dibuatkan regulasi soal sampah.
Pemerintah empat kabupaten dan satu kota menurutnya akan lebih baik terdapat kanal penampungan sampah sekaligus disediakan mesin incinerator. Banyaknya perguruan tinggi di DIY bekerja sama dengan swasta dan Pemerintah Daerah bisa membentuk gugus tugas melalui program CSR nya dalam pengelolaan dan penanganan masalah sampah.
Prima menilai disiplin sampah sebenarnya bisa dilakukan secara mandiri. Seumpama saja setiap orang setiap hari peduli dengan sampahnya sendiri, sampah sisa atau pembungkus makanan dan minumannya sendiri.
Bahkan memunculkan budaya mengelola sampah yang mandiri akan berdampak tidak perlunya lagi memiliki persoalan sampah secara massal seperti yang kini sedang dihadapi masyarakat Yogyakarta,” pungkasnya. (Tio)
