Yogyakarta, Kabar Jogja –Solidaritas UMKM Korban Covid-19, Senin (18/12) mendatangi DPRD Yogyakarta untuk mengadukan tindakan intimidatif dari pihak pemberi pinjaman baik bank maupun non bank. Tak hanya itu, banyaknya penyitaan dan pelelangan aset milik rekan mereka juga dilaporkan.
Mewakili rekan-rekannya, Prasetyo Atmo menyatakan situasi intimidatif itu sangat meresahkan kehidupan pelaku UMKM yang tengah bangkit usai hantaman pandemi Covid-19.
“Tindakan itu bahkan memicu tekanan psikologis. Di beberapa tempat, situasi ini memicu bunuh diri sebagai akibat dari penekanan, pengancaman, penyitaan dan pelelangan aset jaminan UMKM,” terangnya saat ditemui Wakil Ketua DPRD Huda Tri Yudiana.
Kedatangannya ke DPRD Yogyakarta ini menurutnya sebagai upaya menagih janji pemerintah yang pernah akan menerbitkan PP terkait dengan penghapusan kredit macet UMKM Korban Covid-19 dengan plafon pinjaman Rp5 Miliar ke bawah. PP ini berdasarkan UU no.4 tahun 2023.
Solidaritas UMKM meminta pemerintah pusat, pemerintah DIY, DPR RI dan DPRD DIY membuat pernyataan melarang Bank maupun Non Bank melakukan penyitaan atau pelelangan aset jaminan UMKM Korban Covid-19 paling tidak sampai dengan keluarnya PP Pemerintah RI terkait penyelesaian kredit bermasalah UMKM Korban Covid-19.
DPRD DIY dan Pemerintah DIY juga diminta menindaklanjuti hasil rapat Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM RI pada 23 November 2023 yang berisi tentang perlindungan dan keberpihakan kepada UMKM Korban Covid-19.
"Kami juga meminta DPR dan Pemerintah bekerjasama dengan maksimal dan serius melindungi dạn menyelamatkan UMKM Korban Covid-19 agar UMKM tidak mati dan agar tidak terjadi PHK besar-besaran pada kegiatan usaha UMKM, mengingat bahwa sekitar 98 persen lapangan kerja ada di UMKM," tandas dia.
Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana berharap bank maupun non bank mengedepankan persuasi dalam relasi dengan UMKM. Ia berharap tidak ada penekanan maupun pengancaman yang tak seharusnya memang dilakukan, sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Saya mungkin mengingatkan seperti yang seharusnya, bahwa bank maupun non bank mengedepankan persuasi dalam relasi terkait kredit ini dengan teman-teman UMKM. Harapannya tentu bisa terselesaikan ya. Tadi misalnya BPD DIY bisa menyelesaikan, dari tiga ribuan tinggal 200 begitu, harapannya bisa dilakukan yang lain juga," ungkap Huda.
Huda menyatakan DPRD DIY berkomitmen membantu penyelesaian persoalan yang dialami UMKM kredit macet di DIY. Namun disisi lain ia juga berharap UMKM memberikan komitmen untuk berusaha menyelesaikan persoalan kredit macet tersebut. (Tio)
