Bantul, Kabar Jogja – Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Daerah Istimewa Yogyakarta, Brigjen TNI Rachmad Pudji Susetyo menyebut Pemilu 2024 akan lebih berwarna karena adanya permainan berbagai isu-isu yang beragam.
Berbeda dengan pemilu 2014 dan 2019, pemilu tahun depan tidak lagi menggunakan agama sebagai isu utama. Isu ini tidak lagi populer setelah dua kali kekalahan bagi pengusungnya.
Dalam seminar yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Yogyakarta, ‘Potensi Kerawanan Masa Kampanye Pemilu 2024 di Yogyakarta’, Senin (11/12). Brigjen Rachmad menegaskan penggarapan isu-isu seperti ini normal, terutama menjelang pemilu.
“Yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai isu tersebut berkembang hingga menjadi kampanye hitam yang dipaksakan ke masyarakat. Menurut saya, media utama memegang peran penting menetralisir kampanye hitam dengan pemberitaan sesuai fakta,” katanya di Bantul.
Dijelaskan isu-isu yang digoreng selama masa kampanye Pemilu 2024 antara lain berkisar politik dinasti yang masih menimbulkan resistensi dari berbagai kalangan, kontroversi putusan MK terkait batas umur, isu pemakzulan Jokowi.
“Dan yang terbaru, pernyataan kontroversial Ade Armando terkait keistimewaan DIY yang menimbulkan reaksi,” terangnya.
Sedangkan dinamika yang terjadi pada masa kampanye di DIY diantaranya, temuan perusakan APK, pemasangan APK tidak sesuai ketentuan, APK provokatif, dan pelaksanaan kampanye tidak sesuai ketentuan.
Sehingga dari dinamika politik yang ada, diprediksi potensi kerawanan Pemilu 2024 akan berwarna antara lain berkembangnya polarisasi politik dan penyampaian isu sara, perang media (hoax, hate speech, fake news), kegiatan kampanye di luar jadwal, konflik antar pendukung parpol dan capres, penggunaan tempat ibadah, tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah untuk kampanye.
Kemudian ada praktik money politics, masalah netralitas ASN, TNI/POLRI, aparatur penyelenggara negara, perangkat pemerintahan desa, dan penyelenggara pemilu, munculnya seruan gerakan golput pada pemilu 2024.
“Lalu akan ada kerawanan pada kerusakan logistik pemilu, tidak lengkapnya logistik pemilu, serta minimnya sistem pengamanan gudang penyimpanan logistik,” jelas Brigjen Rachmad.
Sebagai daerah yang menempati posisi ke-14, dari 21 provinsi yang masuk kategori kategori rawan sedang berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Maka Brigjen Rachmad mengajak untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, damai dan kondusif.
Hal itu tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab penyelenggara pemilu, melainkan menjadi komitmen bersama seluruh komponen.
"Binda DIY bersama seluruh stakeholder berkomitmen jaga netralitas untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang berintegritas,” tegasnya. (Tio)
