Bantul, Kabar Jogja – Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong menjadi desa pertama yang pada September kemarin lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) di Bantul. Di tingkat kecamatan, raihan ini mengalahkan dua desa lainnya, Panjangrejo dan Srihardono.
Kepala Desa Seloharjo, Mahardi Bandrun menerangkan raihan 100 persen lunas pembayaran PBB-P2 ini tidak terlepas dari peran serta tanggung jawab dari 16 Kepala Dukuh yang mendorong masyarakatnya taat pajak.
“Sebelum kepemimpinan saya, pelunasan PBB di Seloharjo paling banter mencapai 50 persen dari total wajib pajak. Ada kemungkinan raihan ini disebabkan wajib pajak yang taat pajak, atau dukuhnya yang nakal,” kata Badrun, Sabtu (3/12).
Di bawah kepemimpinannya yang kedua kalinya, Badrun meminta para Kepala Dukuh untuk berhati-hati dan memenuhi kewajiban tugasnya dalam melakukan pendekatan ke warganya.
Para Kepala Dukuh juga ditegaskan untuk tidak melakukan kenakalan, dimana Badrun pernah mendapatkan laporan bahwa uang pajak yang disetorkan warga ke Dukuh tidak disetorkan ke pemerintah.
“Sekarang sistemnya sudah lebih baik dari sebelumnya. Kita sudah mendapatkan mobil pajak keliling dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD). Sehingga ketika menyetor ke Kepala Dukuh, warga bisa melakukan pengecekan langsung karena dalam 24 jam uang harus disetor ke negara,” jelas Badrun.
Tahun ii, Badrun menerangkan di desanya terdapat sebanyak 9.030 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dengan besarnya mencapai Rp440 juta.
Karena mampu mencapai pelunasan 100 persen, maka Desa Seloharjo di tahun yang sama berhak akan dana bagi hasil dari kabupaten sebesar Rp100 juta.
Tak hanya itu, BPKAD Bantul sendiri memberi apresiasi dengan menghadiahkan langsung dua unit motor matic kepada desa karena berhasil mencapai pelunasan. Kedua motor milik desa ini, menurut Badrun akan dipinjam pakaikan ke kepala dukuh dengan cara diundi.
“Bantuan bagi hasil dari kabupaten ini membantu keuangan desa yang sudah mencapai Rp4 miliar setiap tahunnya. Kita mendapatkan dana ini dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Transfer Daerah hingga APBDes,” tutupnya. (Tio)
