Bantul, Kabar Jogja - Pemkab Bantul menargetkan dua tahun kedepan angka kemiskinan menyentuh angka dibawah dua digit. Saat ini terdapat 27.510 warga Bantul yang masuk ketegori miskin ekstrim.
Hal ini disampaikan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih saat sosialisasi program penghapusan kemiskina ekstrim pada 17 Camat dan 75 Kepala Desa, Selasa (1/11).
"Sesuai intruksi Presiden bahwa kemiskinan harus nol persen di 2024. Di Bantul terdapat 27.510 jiwa yang tergolong miskin ekstrim atau jika dikalkulasikan pada jumlah KK mencapai seperempatnya," kata Halim.
Bersama dengan Dinas Sosial, Halim mengatakan pihaknya sudah memprediksi jumlah jiwa yang masuk kategori miskin ekstrim pada setiap desa. Namun jumlahnya berbeda-beda.
Dia mencontohkan, di Bambanglipuro, Desa Mulyodadi disebutnya ada 448 jiwa, Desa Sidomulyo (555 jiwa) dan Sumber Mulyo (559 jiwa.
Kemudian di Desa Munthuk, Dlingo terdapat 5.728 jiwa yang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dimana 309 masuk kategori ekstrim.
"Kategori ekstrim ini adalah golonga miskin yang paling sangat-sangat miskin. Keseluruhan data ini masih prediksi, nantinya kecamatan da desa melakuka verifikasi. Apakah data itu benar," jelasnya.
Dari temuan verifikasi ini, bersama Pemkab, camat da desa nantinya akan menghadirkan program yang tepat sasaran untuk mengatasik kemiskinan. Harapannya program yang dibiayai oleh APBD maupun APBDes tepat sasaran.
Bagi Halim, dari banyak faktor penyebab kemiskinan baik dari sisi infrastruktur maupun sulitnya pengadaan air irigasi. Faktor mental adalah hal utama yang harus dibenahi.
"Infrastruktur bisa kita benahi. Tapi kalau sudah menyangkut mental miskin obatnya susah. Namun bagaimanapun itu yang harus kita bangun," ucap Halim.
Wakil Bupati Joko Purnomo menyebut sebenarnya data dari Kementerian Pembagunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menyebut angka kemiskinan di Bantul sebesar 154.000 tanpa nama dan alamat.
"Setelah dilakukan penyelidikan, kita temukan angka 27 ribu itu. Dengan adanya nama dan alamat, kita kedepan bisa memetakan mana saja daerah yang memiliki penduduk miskin ekstrim," lanjut Joko.
Joko menyebut tantangan penghapusa kemisinan ini kita berat mengingat angka stunting di Bantul juga meningkat, dari 6 persen menjadi 8 sekian persen.
Baginya, kondisi ini merupakan dampak dari kerja birokrasi yang lebih mementingkan menghadirkan program agar anggaran terserap. Tanpa pernah memfokuskan pada program evaluasi. (Tio)
