Blitar, Kabar Jogja - Kelahiran Peraturan Daerah tentang Pendidkan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan mendorong DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menjalin kerjasama dengan Pemkot Blitar, Jawa Timur.
Sama-sama memiliki nilai sejarah, kedua kota ini berkeingina mengelorakan nilai-nilai Pancasila dan mengembangkan wisata berbasis pembelajaran sejarah bangsa Indonesia.
Kunjungan ke Kota Blitar dilakukan Komisi A DPRD DIY pada Jumat (28/10) dengan pimpinan rombongan Ketua Komisi Eko Suwanto.
"Kelahiran Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini didasari munculnya tantangan serta ancaman dari intoleransi, ekstrimisme maupun terorisme," kata Eko Suwanto saat diterima jajaran Pemkot Blitar.
Menurut Eko, Blitar yang dikenal sebagai Kota Proklamator, karena Presiden Soekarno dimakamkan di sini. Kerjasama anta kedua kota sangat penting khususnya dalam bidang pertukaran gagasan dan penerapan ideologi Pancasila.
Eko melihat Pemkot Blitar sukses dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang dihadirkan Soekarno dalam banyak program dan agenda yang tak hanya melibatkan pelajar. Namun juga seluruh masyarakat.
"Tak hanya pada kebijaka pembangunan dan penganggaran. Berbagai kegiatan rutin digelar saat memperingati Bulan Bung Karno yang jatuh setiap Juni. Berbagai event seperti Gerebeg Pancasila dan berbagai program lainnya mampu mendatangkan wisatawan yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat," kata Eko.
Tak hanya itu, kedepan, politis muda PDIP ini melihat pentingnya membangun kerjasama antar pemerintah daerah dalam pendidikan Pancasila, termasuk menggelorakan nasionalisme.
Di bidang ini, Eko mengusulkan kedua pemerintah DIY dan Pemkot Blitar harus menjadi referensi dalam pengembangan wisata pendidikan sejarah kebangsaan.
"Kita hidup dalam satu bangsa Indonesia. Wajib bagi pemerintah dan pemda mengajarkan Pancasila untuk diri sendiri dan masyarakat," paparnya.
Sekretaris Pemkot Blitar yang menemui rombongan, Priyo Suhartono bercerita bahwa gagasan menjadikan Bung Karno maupun Pancasila sebagai ikon kotanya dimulai sejak aqal 2000.
"Penetapan 1 Juni hari lahir Pancasila, perjuangan dilakukan sejak 2001, sejak era Walikota Djarot Syaiful Hidayat bersama Grebeg Pancasila dengan budayawan," jelasnya.
Kemudian usai menghadiri Gerebeg Pancasila, Presiden Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2016.
Lantas di era Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2003, menghadiahi Perpustakaan Bung Karno yang berisikan ribuan koleksi buku milik Proklamator RI dan beragam buku sumber rujukan sejarah nasional dan buku umum.
"Setelah ada Bulan Bung Karno ada satu rangkaian perayaan yang rutin di kampung dengan berbagai kegiatan. Blitar sebagai dapur nasionalisme dan ini berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat lewat pariwisata," tutupnya. (Tio)
