Yogyakarta, Kabar Jogja – Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengusulkan pengalokasian anggaran ke desa-desa kedepan minimum Rp1 miliar. Hal ini sebagai upaya menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi rakyat yang dicanangkan Gubernur Sultan Hamengku Buwono X dalam visi misi ‘Pancamulia’.
“Kelurahan dan desa penting jadi titik pusat pelayanan publik, bisa maksimum. Penting menjadikan kelurahan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi rakyat,” katanya Rabu (10/8/2022) di gedung DPRD DIY.
Dirinya berharap kedepan Alokasi APBD DIY dan Dana Keistimewaan harus sampai hingga ke Kelurahan dan Desa dengan harapan untuk memastikan desa sebagai titik pelayanan publik.
Dalam kacamatanya, Eko mengatakan Dana Keistimewaan saat ini masih moderat, sehingga didorong lebih banyak dialirkan ke Kelurahan dan Desa. Pengalokasian anggaran hingga minimum mencapai Rp1 M tentunya harus diikuti peningkatan kapasitas SDM dalam kelola dana mulai perencanaan hingga pertanggungjawabannya.
Ke depan jika alokasi anggaran terwujud untuk 438 Kelurahan dan Desa, Eko mengatakan nilai ini sama dengan alokasi yang saat ini diterima Kecamatan.
“Alokasi Danais bisa berbasis kampung untuk kota. Kalau desa sudah ada APBDes, sedangkan untuk Kelurahan belum terbentuk SKPD-nya. Jadi dikelola Matri Pamong Projo selama ini,” ungkapannya.
Berkaitan dengan pembahasan APBD di KUA PPAS 2023 dan perubahan 2022, Komisi A DPRD DIY memastikan APBD 2023 menjadi stimulan penciptaan lapangan kerja, begitu pula untuk perubahan di APBD 2022.
Fokus utama kebijakan anggaran untuk meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat penting agar masalah rakyat terselesaikan.
Ada masalah kemiskinan jadi persoalan DIY, ketimpangan masih di atas angka empat butuh kerja keras mengatasinya. Selain itu harga bahan pokok alami kenaikan dengan daya beli turun harga sulit terjangkau
Dijelaskan posisi anggaran yang Ada di KUA PPAS, di belanja ada Rp5,9 T dan pada Oktober ini DPRD DIY mulai pembahasan penyusunan RAPBD agar bisa jadi APBD 2023.
Secara khusus, Eko Suwanto berharap alokasi pembahasan dana pembangunan harus berbasis aspirasi masyarakat, e-katalog misalnya harus juga perhatikan bagaimana untuk konsumsi makan minum bisa dibelanjakan ke produk rakyat, untuk merchandise juga. (Tio)
