Bantul, Kabar Jogja – Wakil Bupati Joko B Purnomo meminta pemerintah pusat dalam penyaluran vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menempatkan Bantul sebagai prioritas penyaluran.
Penyebabnya Bantul adalah hilir dari lalu lintas ternak Daerah Istimewa Yogyakarta dan memiliki populasi terbanyak.
“Penyaluran periode pertama, kita hanya mendapatkan jatah 300 dosis vaksin. Dibandingkan jumlah ternak yang mencapai 72 ribu ekor, jumlah itu sangatlah kecil,” Joko, Jumat (1/7).
Sebagai daerah hilir lalu lintas ternak di wilayah dan memiliki populasi ternak terbanyak, diharapkan pada penyaluran vaksin periode kedua pemerintah pusat lebih banyak mengalokasikan ke Bantul.
Joko meminta jajarannya dan organisasi perangkat daerah terkait lebih masif menangani PMK. Tak hanya seremonial saja namun harus selalu mendampingi dan turun ke bawah lihat langsung masalah di masyarakat.
“Wabah PMK ini bisa kita tangani jika semua pihak bekerjasama dan bersinergi. Menjelang Idul Qurban, mari bersama-sama mengawasi hewan kurban di sekitar dan melaporkan jika ada yang terindikasi terjangkit virus PMK,” tegasnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Joko Waluyo menerangkan sejak terjadinya wabah PMK pada Mei lalu hingga saat ini, telah terjadi 2242 kasus hewan ternak yang terjangkit wabah tersebut.
“Sebelas hewan ternak mati, 57 dipotong paksa, dan 386 hewan ternak sembuh. Kabupaten Bantul akan mendapatkan alokasi vaksin PMK sebanyak 300 dosis, yang akan disebar di enam kecamatan zona hijau PMK,” ujarnya.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Sugeng Purwanto saat ini baru mendapatkan 4800 dosis vaksin, dan Bantul hanya memperoleh 300 dosis vaksin. Ini disebabkan vaksin PMK diprioritaskan untuk sapi perah, dengan pertimbangan itu adalah sumber pendapatan harian masyarakat dan dipelihara dalam jangka panjang.
“Wabah PMK harus disikapi dengan bijak, tidak perlu takut. Tapi juga selalu waspada dan berhati-hati, sebab tingkat penularannya sangat cepat. Agustus mendatang, akan ada lagi bantuan vaksin PMK beserta sarana pendukungnya dengan jumlah yang lebih besar dari pemerintah pusat,” ucap Sugeng. (Tio)
