Yogyakarta, Kabar Jogja – Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) PP Muhammadiyah melalui surat yang sudah dikirimkan meminta Presiden Joko Widodo memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) khusus Jawa minimal tiga pekan.
“Permintaan akibat lonjakan penularan Covid-19 khususnya varian baru yang terus meningkat di lima provinsi di Pulau Jawa,” kata Ketua MCCC Agus Samsudin melalui jumpa pers virtual, Rabu (30/6).
Lima provinsi mengalami penambahan kasus baru Covid-19 tertinggi yaitu DKI Jakarta 9.394 kasus baru, Jawa Barat (3.988), Jawa Tengah (2.288), Jawa Timur (889), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (830).
Kondisi diperkirakan mengakibatkan risiko kolapsnya fasilitas layanan kesehatan di Indonesia karena kurangnya ruang perawatan pasien covid-19, kurangnya jumlah tenaga kesehatan dan kurangnya suplai logistik medis seperti oxigen, serta alat pengaman diri (APD) berserta obat-obatan yang diperlukan.
“Berdasarkan situasi terbaru penanganan pandemi Covid-19. Kami merekomendasikan tiga hal utama untuk dilakukan pemerintah melalui kebijakan Presiden,” katanya.
Pertama, pemerintah baik pusat dan daerah, menerapkan kembali kebijakan PSBB seperti pada awal pandemi, paling tidak untuk seluruh provinsi di Pulau Jawa selama minimal tiga minggu.
Kebijakan ini menurut Agus harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar informasi yang menyesatkan (hoaks/disinformasi), dan jaminan sosial bagi warga terdampak secara ekonomi.
Kedua, pemerintah menjamin ketersediaan fasillitas layanan kesehatan untuk pasien covid-19 dengan memastikan ketersediaan ruang perawatan di fasyankes, fasilitas isolasi pasien OTG di luar fasyankes, jaminan ketersediaan perangkat medis, alat pengaman diri, pasokan oksigen medis, dan obat-obatan yang diperlukan.
“Pendirian rumah sakit darurat di berbagai daerah di Jawa juga mendesak dilakukan untuk merespon banyaknya rumah sakit yang tidak mampu menerima pasien covid-19 lagi karena penuh,” lanjut Agus.
Ketiga, pemerintah bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, ilmuwan dan media bersatu dalam menggerakkan solidaritas sosial bagi warga terdampak ekonomi kebijakan pembatasan mobilitas yang dilakukan, menggerakkan ketaatan masyarakat pada penerapan protokol kesehatan, menggerakkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksinasi, dan meredam beredarnya informasi menyesatkan di kalangan masyarakat.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan untuk mengatasi ketersediaan tempat tidur, pihaknya sudah memesan tenda darurat ke Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB).
“Nantinya tenda berserta tempat tidurnya tersebut akan kita ditempatkan di rumah sakit hingga shelter-shleter isolasi,” jata Aji.
Pemda juga meminta Kabupaten/Kota memaksimalkan rumah sakit dengan menambah tempat tidur untuk pasien Covid-19 dengan menjadikan kamar reguler sebagai tempat isolasi.(tio)
