Tunjung Sulaksono, dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengatakan Sandiaga Uno merupakan lawan politik Jokowi di Pilpres 2019. Tunjung melihat bahwa hal ini yang justru patut dikhawatirkan.
“Masuknya beberapa representasi kubu yang dulu berlawanan dengan Jokowi dalam pilpres ke dalam kabinetnya saat ini, misalnya dengan masuknya Prabowo dan Sandi Uno ke dalam kabinet, menunjukkan bahwa telah terjadi rekonsiliasi secara politis yang membuat oposisi menjadi tidak efektif lagi dalam mengontrol pemerintahan," katanya dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (25/12).
Tunjung mengatakan, masuknya Sandiaga Uno itu sebenarnya patut dikhawatirkan karena suara-suara kritis yang sebenarnya diharapkan bisa muncul dari kekuatan oposisi di luar pemerintahan menjadi semakin kecil kemungkinannya untuk muncul.
"Sehingga praktis kemauan pemerintah tidak akan mendapat kontrol yang cukup kuat karena hampir semua kekuatan politik masuk sebagai pendukung pemerintah,” jelasnya.
Suswanto, yang juga merupakan dosen IP UMY menilai penunjukkan Sandiaga Uno mencerminkan bahwa Kabinet Baru Jokowi seperti pada jaman Orde Baru. “Yaitu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik," katanya.
Menurutnya, dalam praktiknya untuk menjaga stabilitas politik maka semua yang kritis harus dibungkam atau dikooptasi. Pada saat yang sama, pemerintah juga melakukan konsolidasi kapital, karena semua telah sepakat menerapkan neoliberalisme. "Atas dasar ini bisa dipahami jika Rocky Gerung menyebut kabinet baru Jokowi sebagai kabinet mencekam," katanya.
Ada dua citra yang muncul atas keputusan Jokowi memasukkan Sandiaga Uno, yaitu secara positif dan negatif. Citra positif adalah pemerintah ingin mengakhiri perseteruan. Adapun citra negatifnya adalah menjadikan kekuasaan sebagai tujuan akhir perjuangan. Pelantikan enam menteri baru oleh Jokowi adalah upaya pengendalian atau dalam ilmu politik disebut regimentasi. Dalam politik mengalami regimentasi dan dalam ekonomi mengalami free market.
Namun demikian, rakyat Indonesia diharapkan tidak terlalu terburu-buru untuk menilai sebelum keenam menteri baru itu menunjukkan kapasitasnya.
“Harapan positif yang ingin disandarkan adalah agar para menteri dan semua yang diberi amanah sebagai pejabat publik dapat menjadikan kekuasaan untuk memajukan Indonesia dan menyejahterakan rakyatnya dalam arti sebenarnya, bukan menyejahterakan diri dan kelompoknya,” pungkas Suswanta.(dho)
