Yogyakarta – Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY dari Fraksi PDI
Perjuangan Rb Dwi Wahyu Budiyantoro mendorong agar BUMD Tarumartani diberikan
kewenangan secara optimal dalam mengelola cadangan pangan di Daerah Istimewa
Yogyakarta. Supaya di tingkat petani yang dilibatkan, bisa terus melakukan
produksi karena ada kepastian pasar.
“Kewenangan Tarumartani supaya seoptimal mungkin. Kalau
konsepnya dari hulu sampai hilir terkait ketahanan pangan, jadi produksi sampai
pemasaran harus dikelola secara komprehensif. Kalau tidak maka petani tidak
memproduksi karena tidak punya kepastian pasar,” katanya dalam kunjungannya ke
Kebun Pembibitan yang dikelola Tarumartani di Ngipik pada Kamis (2/7).
Ia mengatakan Tarumartani selain BUMD yang memproduksi rokok
juga mempunyai kewenangan terkait ketahanan pangan, pendampingan pembibitan,
dan menyimpan hasil produksi petani. Seluas lahan sekitar 8 hektare di Ngipik
nantinya akan dikelola.
Direktur Tarumartani, Nur Ahmad mengatakan sejak 2019 lalu
pihaknya diberikan tugas untuk menyimpangan cadangan pangan DIY. Kewenangan ini sesuai dengan peruturan
pemerintah dan instruksi dari Gubernur terkait setiap daerah harus mempunyai
tempat cadangan pangan yang dikelola bersama BUMN atau BUMD.
“Karena BUMN berbayar sekarang BUMD. Kami menyanggupkan
tanpa berbayar tapi mohon ijin selama stok sebagian tidak digunakan kami putar
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bersama gapoktan,” ucapnya.(rid/eks)
