Ketahanan Pangan di DIY, PD Tarumartani Didorong Dapat Kewenangan Penuh

Yogyakarta – PD Tarumartani didorong untuk diberikan kepercayaan mengelola pemenuhan kebutuhan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan kewenangan secara penuh yakni dari hulu sampai hilir.

Komisi B DPRD DIY yang diwakili oleh anggotanya Nurcholis mengatakan PD Tarumartani sampai saat ini memang baru sebatas tempat penitipan cadangan pangan oleh Pemda DIY, Kabupaten Sleman, dan juga Kota Yogyakarta. Namun pihaknya terus mendorong supaya dikembangkan lagi dalam hal menyediakan ketahanan pangan di DIY.

“Bagaimana mengatur distribusi pangan di DIY nanti kami akan dorong ke sana. Peran Tarumartani semakin banyak, dan kuat dalam menyiapkan ketahanan pangan di DIY,” kata dia di sela melakukan peninjauan di PD Tarumartani pada Sabtu (4/7).

Nucholis mengatakan sektor pangan di DIY selama ini masih ada yang mengambil dari luar daerah. Padahal, menurutnya di Yogyakarta pun banyak diproduksi dan hasilnya layak untuk dikonsumsi.

Nurcholis menyebut dengan pengelolaan pangan secara mandiri, maka akan ada banyak manfaat yang ditimbulkan. Seperti ketahanan pangan yang selalu terpenuhi maupun harga bisa dikontrol. “Jadi bisa melindungi petani ketika sedang panen raya, karena harga bisa dikontrol,” katanya.

Menurut Nurcholis, selain didorong agar mempunyai kewenangan pengelolaan dari hulu sampai hilir juga diharapkan ke depan Tarumartani melakukan pengembangan kerja sama. Terutama dengan perguruan tinggi yang ada di DIY dalam upaya peningkatan produktivitas petani.

“Misal dalam masalah pembibitan yang kurang baik atau distribusi pupuknya. Jadi kami harap juga bekerja sama dengan perguruan tinggi,” kata dia.

Sementara Direktur Utama PD Tarumartani, Nur Ahmad Affandi mengatakan sejak 2019 lalu pihaknya dipercaya sebagai tempat penitipan cadangan pangan milik Pemda DIY, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.

Nur Ahmad mengatakan dalam menjalankannya, pihaknya pun bekerja sama dengan gapoktan yang punya penggilingan di daerah-daerah. Hal ini dimaksudkan agar ketika bahan pangan itu sewaktu-waktu dibutuhkan bisa secara cepat didistribuksikan.

“Jadi harus didekatkan dengan kelompok sasaran. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan ketika keadaan darurat seperti untuk operasi pasar karena harga baik tinggi atau ketika terjadi bencana, bisa langsung disalurkan,” katanya.   

Nur Ahmad mengatakan di tingkat kabupaten ketika membutuhkan cadangan pangan maka membelinya dari pihak gapoktan. Setelah itu dititipkan ke Tarumartani. Dari kerja sama itu diketahui hasil beras dari petani masih kurang maksimal karena permasalahan kebutuhan pupuk dan bibit yang kurang bagus. “Ketika sudah jadi beras mau dilempar ke pasar, ternyata orang Jogja tidak ngambil beras asal Jogja,” katanya.

Untuk itu, menurut Nur Ahmad sistem pengelolaan ketahanan pangan harus dikelola dari hulu sampai hilir. “Bisnis tidak jalan kalau tidak ada kepastian pasar. Ketika hasil bagus, pasar tidak dikelola dengan baik akhirnya petani lagi yang jadi korban,” ucapnya.(dho/eks)