Kulonprogo, Kabar Jogja - Aliansi Pekerja Seni Kulon Progo meminta agar pemerintah kabupaten mengeluarkan regulasi terkait penyelenggaraan kegiatan pentas atau sejenisnya di tengah masa pandemi Corona. Sebab sejak terjadi paceklik ini, berdampak pada pendapatan mereka yang tak menentu.
Koordinator Aliansi Pekerja Seni Kulon Progo, Anom Sucondro mengatakan pendapatan berkurang sejak Maret 2020 lalu karena semua event atau jasa batal. "Perlu ada pemikiran khusus untuk meminta ruang agar bisa bergerak dengan regulasi," katanya.
Wahyu Ramandani, Wedding Organizer mengatakan pihaknya sebagai wedding organizer minta diberi ruang gerak supaya bisa mengadakan event atau membantu melaksanakan nikahan dari klien atau dari masyarakat.
Ia juga meminta regulasi dari pemerintah daerah terkait dengan nikahan ataupun hajatan yang dapat dijadikan pedoman ataupun acuan apabila akan melaksanakan event-event kedepannya. "Walaupun dari bulan April-Juli ini kami dari wedding organizer sudah sedikit banyak melkasanakan kegiatan pernikahan walaupun terbatas,” ujarnya.
Wakil Bupati Kulon Progo, Fajar Gegana mengungkapkan jika menggunakan teknologi dan menyesuaikan kondisi pandemi karena ada batasan-batasan dan tidak memungkinkan untuk menggelar acara yang melibatkan banyak orang.
Sementara, Kepala Dinas Kundakabudayan (Kebudayaan) Kulon Progo Niken Prabo Laras,mengatakan secara khusus pelaksanaan pernikahan secara teknis menyangkut Kementrian Agama.
"Untuk kegiatan nikahan setahu saya, karena saya memang punya surat edaran Menteri Agama memang kalau dilakukan di rumah atau di restoran,hotel dan lainnya bisa 20 persen dari kapasitas ruangan, tetapi tidak boleh lebih dari 30 persen kapasitas dari ruangan,” ucapnya.(dho)
