Pengelolaan Refocusing Anggaran Diminta Hati-hati dan Cermat

Yogyakarta – Pemerintah Daerah (Pemda) baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diminta untuk menjaga akuntabilitasnya dalam pengelolaan keuangan. Terutama dalam refocusing anggaran di tengah pandemi Covid-19 ini.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari DIY Cholid Mahmud mengatakan dalam hal pengelolaan anggaran ini diperlukan kepekaan dan kehati-hatian supaya bisa meminimalkan risiko ke depannya.

“Kita berusaha menjaga supaya penyelenggaran pengelolaan keuangan DIY betul-betul terjaga dari segi akuntabilitas publiknya. Mudah-mudahan pengananan refocusing anggaran di DIY berjalan baik. Jika DIY tidak punya persoalan anggaran pascaCovid-19. Bisa cepat dan hati-hati,” kata dia dalam konferensi pers usai menggelar rapat secara virtual bersama beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DIY pada Selasa, (9/6).

Cholid mengatakan dalam hal refocusing anggaran ini di DIY dibagi dalam tiga skala prioritas. Yakni bidang kesehatan, Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan dukungan ekonomi. Menurutnya dari tiga hal itu, JPS yang mempunyai problem besar.

Cholid mengatakan permasalahan di JPS itu terkait dengan data penerimanya. Menurutnya banyak lembaga yang memberikan bantuan sosial. “Sedangkan prinsip dalam penganggaran tidak boleh ada overlaping. Sehingga Pemda dari tingkat provinsi sampai desa harus saling menyisir. Jadi bagi yang sudah dapat bantuan dari pusat tidak boleh dikasih dari provinsi dan seterusnya,” ucapnya.

Cholid menyebut persoalan dalam data penerima ini misalnya ketika tingkat bawah baru diminta pendataan, di tingkat pusat telah turun bantuannya. “Bantuan itu menggunakan data dari 2011 atau 2014. Sehingga Pemda mengalami banyak kesulitan,” katanya.

Kepala Perwakilan BPKP DIY Slamet Tulus Wahyana yang mengikuti rapat virtual itu mengatakan refocusing anggaran di DIY ada sekitar Rp900 Miliar. Terdiri dari JPS sebesar Rp380 Miliar, bidang kesehatan Rp314 Miliar, dan dukungan ekonomi Rp214 Miliar.

Tulus mengatakan sampai saat ini nilai yang dibentuk dalam tiga fokus ini sebagian tidak dapat terinci dengan jelas kebutuhan untuk apa. Dikatakannya baru dari bidang kesehatan saja yang terpantau yakni sekitar Rp44 Miliar.

 “Kami wanti-wanti supaya jangan sampai pengeluaran semua di akhir. Karena risiko pengadaan barang dan jasa adalah kemahalan harga, barang tidak sesuai spek. Kemungkinan juga ada tumpang tindih dari pusat dan daerah,” ucapnya.(rid/roy)