Sleman - Lelang proyek selama ini dianggap rentan muncul pelanggaran, seperti korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Untuk itu perlu transparansi sejak awal pembukaan lelang yang dilakukan pemerintah.
Sistem lelang online menurut Direktur Eksekutif Jogjakarta Government Watch (JGW), Dadang Iskandar SH cukup mampu menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Namun itu belum belum cukup, karena potensi adanya pelanggaran tetap saja bisa terjadi.
“Ini menjadi tanggungjawab kita bersama untuk melakukan pengawasan dan pemantauan. Publik berhak mengetahui aliran dana yang diberikan dari pemerintah diterima dan dijalankan oleh siapa serta dipergunakan untuk apa,” tegas Dadang Iskandar di Sleman, Selasa (09/06/2020).
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsen dalam bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di DIY tersebut menyatakan pihaknya memberikan apresiasi terhadap dinas-dinas maupun instansi, salah satunya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak yang selama ini dinilai telah transparan dan akuntabel dalam setiap membuka lelang proyek pembangunan kepada pihak ketiga. Sejauh ini tak ditemukan adanya lelang melenceng dari peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia juga menegaskan sebagai bagian dari masyarakat, JGW siap mengawasi jalannya program-program yang dilaksanakan BBWS Serayu Opak. Dadang Iskandar berharap dibawah kepemimpinan Dwi Purwantoro ST MT sebagai Kepala BBWS Serayu Opak yang belum lama ini dilantik, jajaran tersebut dapat lebih handal dalam melaksanakan program-program yang telah disusun untuk dilaksanakan.
Dukungan itu diwujudkan dengan mengirimkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan dilakukan Rabu (10/06/2020) besok. Surat itu berisi apresiasi JGW karena telah terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih di BBWS Serayu Opak dibawah kepemimpinan Dwi Purwantoro.
“Sebagai LSM pengawas dan mitra kerja pemerintah di DIY kami merasa perlu memberi dukungan dan penilaian yang jujur dan arif. Memberikan masukan yang obyektif dan aspirasi positif akan terus kami lakukan untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih,” ucapnya.(rid/rls)
