Yogyakarta – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) mendesak agar ada sinkronisasi data antar instansi
terkait di Yogyakarta. Terutama mengenai data penerima bantuan, supaya dalam
penyalurannya tidak tersendat.
Anggota DPD RI dari DIY, Gusti Kanjeng ratu (GKR) Hemas
mengatakan keselarasan data ini sangat dibutuhkan agar di tingkat pemerintah
desa dalam penyaluran bantuan kepada penerima bisa lebih cepat.
“DPD RI mendorong peningkatan koordinasi, keharmonisan dan
sinkronisasi antar instansi terkait di DIY dalam rangka percepatan penanganan
pandemi Covid-19 beserta dampaknya. Terutama keselarasan data sehingga bantuan
dapat tersalurkan secara cepat,” kata dia dalam rapat secara virtual bersama
anggota DPD RI dari DIY lainnya dan Pemda DIY serta kabupaten maupun kota pada
Jumat (12/6).
Senator dari DIY lainnya, Cholid Mahmud mengatakan secara
umum di DIY sudah melakukan penyaluran anggaran Dana Desa (DD) untuk jaminan
sosial secara baik dan tepat waktu. Hanya dari catatannya adalah mengenai
permasalahan data.
“Tentang problem data, dirasakan betul oleh pemerintah desa.
Karena tumpang tindih data bantuan sosial dari APBN yang datangnya tidak
sekaligus. Jadi desa harus musdes (musyawarah desa) beberapa kali, ini tidak
efektif,” ucapnya.
Selain itu, Cholid mengatakan pemerintah desa juga
mengeluhkan kesulitan keuangan ketika kembali menyalurkan bantuan sosial yang
diambil dari anggaran dana desa. Sebab mereka juga anggaran tersebut sebelumnya
telah direncanakan untuk sektor lainnya seperti penanganan stunting dan lainnya.
“Dikhawatirkan tidak dapat dianggarkan dengan baik. Mereka mengeluhkan
solusinya bagaimana,” ucapnya.(rid/eks)
