Distribusi Logistik Kemanusiaan Covid-19 Tersendat?

Yogyakarta - Anggota Tim Ahli Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM Kuncoro Harto Widodo mengatakan manajemen logistik kemanusiaan saat ini berbeda saat pendistribusian logistik komersial di saat kondisi normal. Sebab saat ini penyaluran logistik kemanusiaan dalam rangka menyelamatkan nyawa dan membantu kebutuhan pangan masyarakat miskin.

Bahkan pola permintaannya pun tidak teratur dengan pola pasokan sembarang dan tidak terencana. “Oleh karena itu barang bantuan seperti makanan, obat, alat kesehatan misalnya harus menyesuaikan dalam kecepatan, kesesuaian dan prosentase pemenuhan kebutuhan,” kata Kuncoro dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Sabtu (9/5).

Di tengah masa pandemi covid-19 sekarang ini, kata Kuncoro, koordinasi dan kolaborasi antar pihak sangat diperlukan dengan mengoptimalkan dengan kesempatan berbagi informasi antara donor dengan pengelola distribusi bantuan sehingga pemenuhan stok pangan di tingkat bawah tersalurkan. Namun begitu, pola pendistribusian sebaiknnya menghindari kerumunan massa dan mengikuti standar protokol kesehatan. “Namun yang tidak kalah lebih penting melakukan pendataan dan plooting lokasi penerima sehingga penyaluran bantuan lebih tepat sasaran,” paparnya.

Sosiolog UGM Sunyoto Usman mengatakan identifikasi validasi keluarga miskin dan rentan miskin yang terpapar non natural disaster sangat penting. Sebab bagi warga yang terpapar non natural disaster wabah covid-19 saat ini tidak terbatas waktu hingga ditemukan obat dan vaksin. “Data untuk penerima bantuan sosial sangat diperlukan. Selain ada informasi tentang proses distribusi yang berkeadilan dan merata,” ujarnya.

Namun demikian menurutnya pengawasan yang ketat dari masyarakat diperlukan agar tidak terjadi kecurigaan bantuan sosial disalahgunakan komunitas politik sebagai bagian kontestasi pilkada. “Kita perlu memastikan penerima utama adalah keluarga terpapar,” katanya.

Sementara Ketua Forum Transportasi Laut, Masyarakat Trasportasi Indonesia (MTI), Leny Maryouri, PhD., menyoroti soal pelarangan mudik dengan munculnya permenhub tentang pengendalian transportasi selama musim mudik idul fitri. Namun peraturan tersebut tidak diikuti dengan pelarangan atau pemutusan konektivitas penerbangan penumpang internasional dan penyebraban ferry internasional. “Terutama untuk penerbangan dari negara yang zona merah covid-19,” imbuhnya.

Menurutnya untuk mencegah penularan covid ini pemerintah seharusnya lebih tegas dalam melakukan pengendalian transportasi dengan lebih mengoptimalkan angkutan barang lebih terarah pada swasembada per daerah dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Kepala Pusat Studi Trasportsi dan Logistik (Pustral) UGM sekaligus Ketua Umum MTI, Agus Taufik Mulyono mengatakan dampak dari PSBB dan pandemi covid ini sangat dirasakan pada sektor riil yang mengalami penurunan drastis, bahkan distribusi bahan pokok dan kesehatan tersendat dan alokasi anggaran menjadi tidak terprediksi sehingga membuat pemda kebingungan dan panik dalam mengelola anggaran.

Ia menilai terjadi penurunan distribusi logistik saat masa pandemi karena terputusnya mata rantai pasok. Adapun perlambatan pemenuhan pelayanan bahan pokok dan kesehatan disebakan tidak ada kepastian soal waktu, biaya, dan kendala administratif.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kecepatan manajemen distribusi logistik bahan pokok dan kesehatan diperlukan peningkatan literasi IT dan optimalisasi prosedur percepatan mata rantai pasok. “Diperlukan perubahan paradigma publik untuk beradaptasi dengan situasi dan perkembangan IT untuk memudahkan pelayanan lewat layanan akses prosedur digital,” pungkasnya.(rls)