Yogyakarta – Upaya penanggulangan wabah virus Corona Covid-19 di Kota Yogyakarta oleh eksekutif maupun legislatif terus dilakukan. Selain pergeseran anggaran yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), juga pemotongan gaji para anggota dewan.
Pimpinan Fraksi Golkar DPRD Kota Yogyakarta Bambang Seno Baskoro mengatakan pihaknya telah melakukan rapat dengan beberapa OPD di Komisi C pada Rabu 15 April 2020.
“Intinya dari DPRD Kota Yogyakarta khususnya Komisi C sangat mendukung pergeseran anggaran yang tujuannya pencegahan dan penanggulangan Cvid-19,” katanya ditemui di DPRD Kota Yogyakarta pada Rabu (15/4).
Bambang menyebut beberapa OPD yang akan melakukan pergeseran anggaran itu di antaranya Dinas Kebakaran dan juga Dinas Pekerjaan Umum, Perumhanan dan Kawasan Pemukiman (PUPKP). Selain itu juga ada pemangkasan anggaran rata-rata kisaran 50 persen dari total anggaran.
“Dinas PUPKP kemarin ada pergeseran anggaran sekitar Rp107 miliar, salah satunya di bidang gedung. Kita akan alihkan ke penanganan Covid-19,” ucapnya.
Bambang mengatakan dalam penanganan Covid-19 ini, seluruh anggota Fraksi Golkar baik di tingkat kabupaten atau kota hingga provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah menyepakati adanya pemotongan gaji.
“Kami dari Fraksi Golkar untuk tingkat kabupaten dan kota dipotong gajinya Rp5 juta, sedangkan tingkat provinsi Rp 10 juta untuk bantuan sembako. Kami sudah riil,” ucapnya.
Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi menambahkan untuk realokasi anggaran pada tahap pertama dalam penanggulangan Covid-19 sudah cari Rp12 miliar. “Digunakan untuk pembelian alat-alat kesehatan, Alat Pelindung Diri (APD), dan gerakan pencegan seperti pembelian disinfektan, masker serta bantuan sosial,” katanya.
Heroe mengatakan saat ini sedang disiapkan penanganan dampak sosial ekonomi, pemulihan dan paket kebijakan serta kebangkitan ekonomi. Pihaknya juga sedang berkoordinasi dengan pemerintah DIY maupun kabupaten lain untuk menetapkan mana yang akan dibantu pemerintah pusat, pemda DIY, maupun yang dilakukan oleh Pemkot atau Pemkab.
“Semoga bisa secepatnya selesai, sehingga bisa secepatnya pula untuk bisa dieksekusi guna penanganan Covid-19 dan dampaknya. Karena penetapan tanggung jawab itu akan mempengaruhi besaran anggaran yang harus disiapkan,” ucapnya.(ana)
