KabarJogja.ID - Di era modern, mahasiswa dituntut dapat berpikir produktif, kreatif
dan inovatif. Agar tercapai generasi milenial yang hebat dan bermartabat
dalam menyikapi isu nasional. Yakni tidak boleh terlepas dari 4 pilar
kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara mengadakan konsolidasi di Asrama Haji Yogyakarta pada Kamis (4/3). Sekitar 40 kampus dari enam provinsi di Pulau Jawa berkumpul. Mereka ingin menyongsong semangat perubahan dengan mengupas isu-isu yang menjadi permasalahan nasional.
Koordinator Nusantara (Kornus) Jawa BEM Nusantara Cahya Nugraha menjelaskan, konsolidasi merumuskan poin-poin yang berkaitan dengan kenegaraan. “Nanti akan kami kawal di temu nasional di Surabaya,” ujarnya ditemui usai konsolidasi.
Usai konsolidasi, BEM Nusantara se-Jawa melakukan deklarasi hasil konsolidasi di titik nol. Salah satu deklarasinya adalah menolak radikalisme. “Karena persatuan dan kesatuan yang paling utama,” tegas Cahya.
Sebelum membuat deklarasi, dijelaskan Korda DIY BEM Nusantara Ahmad Marzuki Toeken, tiap daerah terlebih dahulu mengadakan temu daerah. Untuk membuat kajian atau draf yang akan diusulkan saat konsolidasi se-Jawa.
Sekali lagi, Ahmad menegaskan, menolak radikalisme. “Kami dari BEM Nusantara menolak radikalisme yang dapat mencederai empat pilar kebangsaan,” katanya.
Ahmad membeberkan isu-isu dari BEM Nusantara se-Jawa yang akan mereka usulkan pada temu Nasional di Surabaya bulan April mendatang.
BEM Nusantara menolak RUU OMNIMBUS LAW yang tidak pro terhadap rakyat. Kemudian menolak paham-paham radikalisme yang bisa menghancurkan 4 pilar Negara Indonesia.
“Kami mengecam segala bentuk perusakan lingkungan (reforma agraria). Menuntut pemerintah untuk meningkatkan kualitas jaminan kesehatan bagi masyarakat kesejahteraan rakyat indonesia. Menuntut pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan Guru Honorer,” ujar Ahmad.
Selanjutnya, kata Ahmad, BEM Nusantara, menuntut pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan. BEM Nusantara siap mengawal dan mensukseskan SDGs. Mendesak presiden untuk stop impor garam dengan dalih kebutuhan industri tetapi mematikan menyerapan produksi garam lokal.
“BEM Nusantara juga menolak pasal-pasal kontroversial RUU ketahanan keluarga yang masuk proleknas prioritas 2020. Menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat kepada pemerintah dan Jaksa Agung yang dinilai tidak serius dan sengaja memperlama penyidikan kasus TSS serta pelanggaran HAM lainnya,” jelas Ahmad.(dho/sip)
