Bantul, Kabar Jogja – Pemkab Bantul resmi menutup pasar hewan di Kecamatan Imogiri selama dua minggu kedepan sebagai antisipasi dan memutus penularan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dari sapi luar daerah.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul, Joko Waluyo penutupan dilakukan mulai 14-27 Januari atau dua minggu. Saat penutupan, Joko menyebut memang banyak pedagang ternak yang pada hari ini, merupakan hari transaksi di pasar hewan Imogiri, banyak yang kecewa.
“Kita meminta maaf dan mohon dimaklumi, karena langkah penutupan ini sebagai upaya memutuskan rantai penularan wabah PMK. Khususnya dari penularan sapi-sapi luar daerah, dimana salah satunya lalu lintas tertinggi dari Wonogiri,” kata Joko, Selasa (14/1).
Buka setiap tujuh hari sekali, di hari biasa pasar hewan Imogiri biasanya terjadi transaksi hewan ternak yang menembus angka 600 ekor. Namun pada saat buka terakhir di minggu lalu, tercatat hanya 50 ekor yang hadir.
Hal ini menjadi pertanda bahwa pedagang maupun peternak enggan membawa hewannya ke pasar karena takut tertular wabah PMK. Wabah PMK di Bantul mengakibatkan 322 ekor sapi sakit, menyebabkan 32 ekor sapi mati dan dua ekor sapi dipotong paksa.
Terkait vaksinasi, Joko mengatakan pihaknya sudah mendistribusikan 274 dosis vaksin hibah. Kemudian akhir Januari nanti, turun sebanyak 30-ribuan vaksin dari pusat yang telah menyediakan empat juta vaksin.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan penutupan pasar hewan Imogiri menjadi pilihan paling realistis dalam upaya mengantisipasi penularan PMK. Selain pelaksanaan vaksinasi, dokter-dokter hewan di DPKP Bantul juga diminta aktif mengawasi penularan PMK di lapangan.
“Selama 14 hari pasar hewan ditutup. Tujuan agar penyebaran PMK bisa diminimalisir. Soal jual beli ternak online, saya meyakini hal itu belum terjadi di Bantul. Sistem jual beli ternak masih tradisional,” katanya.
Di Universitas Gadjah Mada, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda di saat acara Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan keputusan penutupan pasar hewan merupakan kewenangan kepala daerah.
“Ini sesuai surat edaran Menteri Pertanian pada 3 Januari 2025. Dimana kepala daerah diminta meningkatkan pengawasan lalu lintas ternaknya untuk mengantisipasi penyebaran yang lebih luas dan dibarengi dengan melakukan desinfektan untuk memutus rantai virus,” katanya.
Menghadapi penyebaran wabah PMK yang mulai meningkat cepat pada minggu ketiga Desember 2024, Kementan telah menyiapkan sebanyak empat juta vaksin yang nanti dibagikan ke semua provinsi sesuai dengan pengajuan kebutuhan. (Tio)
