Bantul, Kabar Jogja – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera menyerap gabah kering petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang mulai berlaku 15 Januari 2025.
Saat mendampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam kunjungan kerjanya ke Bantul, Titiek mengaku kecewa karena Bulog yang tidak mampu menyerap gabah hasil panen petani dengan ketentuan harga pembelian pemerintah atau HPP sebesar Rp6.500 per Kg.
“Harga gabah di Bantul ada yang anjlok hingga Rp5.500 per Kg. Padahal HPP yang berlaku saat ini adalah sebesar Rp6.500 per Kg. Jangan sampai penurunan ini berdampak besar pada kerugian petani di seluruh Indonesia,” katanya Rabu (15/1).
Baginya anjloknya harga beli gabah kering petani ini sangat disayangkan. Mengingat selama ini Kementan sudah memberikan berbagai fasilitas dan bantuan mulai dari pupuk yang naik 100 persen, benih gratis hingga alat mesin pertanian (Alsintan).
“Kami dari DPR menghimbau agar Bulog segera melaksanakan fungsinya menyerap berapapun panen yang dihasilkan petani supaya kerja keras petani, dan bantuan-bantuan yang diberikan Pemerintah tidak sia-sia,” katanya.
Titiek juga mengapresiasi kerja keras para petani dan juga respon cepat pemerintah dalam memberi bantuan sarana dan prasarana produksi sehingga rata-rata hasil panen saat ini mencapai kurang lebih 7,7 ton per hektar.
“Hari ini kita menyaksikan kelompok tani sudah ada yang mendapat combine harvester, kemudian pupuk dan hari ini kami menyaksikan hasil panen yang cukup besar yaitu 7,7 ton per hektar,” katanya.
Mentan, Amran Sulaiman menyampaikan terima kasih atas perhatian besar Komisi IV DPR RI terhadap pembangunan sektor pertanian terutama dalam memaksakan arahan Presiden Prabowo mengenai bantuan pupuk yang sudah merata ke seluruh Indonesia.
“Sehingga tidak ada lagi keluhan petani yang kami temukan. Yang kedua perhatian Bapak Presiden pada normalisasi irigasi sangat luar biasa dan kita bangun dengan anggaran kurang lebih Rp12 triliun dan dikerjakan oleh kementerian PU dan seterusnya,” jelasnya. (Tio)
