Yogyakarta, Kabar Jogja – Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menyebut ada lima agenda besar yang harus diselesaikan pemerintah di tahun depan. Dalam refleksi akhir tahun, Muhammadiyah terus berkomitmen untuk menjaga keseimbangan dalam menyikapi dinamika politik bangsa.
“Selama 2024 kita telah melewati banyak proses dinamika di dalam kehidupan kebangsaan. Pemilu 2024, yang baru saja selesai dilaksanakan, mencerminkan vitalitas demokrasi Indonesia,” katanya di kantor PP Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Senin (30/12)
Baginya, Muhammadiyah mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang diperoleh bangsa Indonesia di berbagai bidang, termasuk dalam kemajuan fisik dan sumberdaya manusia, meskipun semuanya masih perlu terus dikembangkan dalam satu kesatuan antara kemajuan ragawi dan rohani.
Bersamaan dengan itu Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dan masalah yang mesti dihadapi dan dicarikan solusi secara sistemik.
Karenanya dalam ikhtiar memajukan bangsa dan mewujudkan cita-cita nasional penting dipastikan sejumlah permasalahan dan agenda dapat diselesaikan sebagai prasyarat menuju Indonesia yang lebih maju, adil, dan makmur.
“Kami sangat berharap sejumlah permasalahan dan agenda dapat diselesaikan sebagai prasyarat menuju Indonesia yang lebih maju, adil, dan makmur,” tutur Haedar.
Pertama adalah agama dan moral, dimana Tanwir Muhammadiyah di Kupang menyampaikan rekomendasi dalam kehidupan beragama yang menekankan pentingnya peran agama sebagai landasan penguatan karakter moral.
Khususnya dalam menghadapi fenomena negatif seperti bunuh diri, gangguan kesehatan mental, pinjaman online, judi online, dan pornografi. Pemerintah diharapkan untuk menjadikan agama sebagai basis penguatan nilai dalam keluarga, komunitas, dan pendidikan guna membentuk masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.
Penanganan korupsi dan penegakkan hukum dengan pendukung komitmen tinggi Presiden Prabowo untuk pemberantasan korupsi yang tuntas dan berani. Ketiga, konsolidasi demokrasi pasca Pemilu 2024 dengan mendukung segala usaha konsolidasi demokrasi dengan lebih memperkuat kualitas demokrasi yang substantif untuk mengimbangi proses demokrasi prosedural saat ini.
“Keempat adalah berakhirnya Pilkada 2024 yang melahirkan para kepala daerah terpilih siap menjalankan tugasnya. Sehingga otonomi daerah semestinya dijalankan dengan komitmen nilai dan moral yang tinggi untuk berdiri tegak di atas konstitusi UUD 1945,”katanya.
Catatan terakhir adalah kebijakan publik pro-rakyat. Pemerintah baru hasil Pemilu 2024 diharapkan mengambil setiap kebijakan sesuai otoritasnya dan berpihak sebesar-besarnya bagi kepentingan dan hajat hidup rakyat.
“Hindari kebijakan-kebijakan yang menimbulkan reaksi publik dalam bentuk keberatan dan penolakan. Jika bermasalah di hadapan rakyat atau publik secara umum maka alangkah bijaksana jika melakukan koreksi dan bila perlu mencabut kebijakan tersebut tanpa perlu merasa kalah dan menang atau malu,” tutupnya. (Tio)
