Sleman, Kabar Jogja – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyatakan kader-kader NU selalu siap jika diberi amanah memegang jabatan menteri di kabinet kerja Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Bahkan jika melihat ukuran demografi kependudukan Indonesia, minimal separuh kabinet diisi NU.
Hal ini disampaikan Gus Yahya usai menjadi pembicara kunci dalam dalam ‘Simposium Pesantren 2024: Strategi Penguatan Pesantren Sebagai Pilar Masa Depan Indonesia’ di Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (8/10).
“Seperti saya bilang, fakta maupun realitas demografinya, menurut survei lebih dari separuh orang Indonesia adalah NU. Jadi kalau diukur secara demografi, kabinet nanti minimal separuh orang NU,” katanya.
Gus Yahya di Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (8/10/2024).
Untuk posisi menteri mana saja, Gus Yahya menyatakan itu terserah Presiden terpilih Prabowo. Tapi yang pasti, seluruh kader NU jika diberi mandat menjadi menteri selalu siap.
Namun PBNU sangat berharap di bawah Presiden terpilih Prabowo, nantinya seluruh program yang dikembangkan dan diwariskan semasa dua periode Presiden Jokowi haruslah tetap dijalankan atau dijadikan lebih baik.
PBNU mencatat, selama dua periode pemerintahannya, Presiden Jokowi telah melakukan banyak hal baik. Kedekatan Prabowo dengan Presiden Jokowi, dinyatakan baik sekali karena mampu mendorong berkesinambungan inisiatif-inisiatif strategis yang dimulai Jokowi.
Dalam paparannya di panggung, Gus Yahya menyatakan keberlangsungan pesantren di masa depan telah lama dipertimbangkan para ulama. Karena para ulama memiliki cita-cita jangka panjang dengan model dan kendaraan perjuangan yang berkelanjutan.
“Keberlanjutan pesantren terus diupayakan karena adanya perubahan struktur masyarakat. Tantangan yang membutuhkan pendekatan relevan ini kemudian mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan masyarakat mencapai kondisi sosial, ekonomi, budaya yang lebih baik,” katanya.
Tak hanya itu, kehadiran Pemerintah di 40-an ribu pesantren dengan 12 juta lebih santri yang menetap se-Indonesia sangatlah penting. Pesantren tidak boleh dibiarkan hidup sendiri, jadi semuanya harus diatur.
“Jadi kemunculan berbagai kasus karena memang tidak ada pemerintah. Tidak ada kontrol, tidak ada alat untuk membuat standar dan lain sebagainya,” jelasnya.
PBNU setahun terakhir, disebut Gus Yahya telah membangun sebuah tim yang mengurusi masalah ini sehingga bisa mengusulkan berbagai inisiatif dan memberi ruang bagi pemerintah terlibat membangun pesantren.
Diharapkan kehidupan pesantren itu seharusnya ditata dan diatur seperti lembaga pendidikan formal lainnya seperti sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, dimana semuanya ada keterlibatan pemerintah. (Set)
