Sleman, Kabar Jogja - Sleman, Kabar Jogja - Sekertaris Daerah (Sekda) Sleman, Susmiarto meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menjaga netralitas dalam Pilkada Serentak 2024.
Penegasan ini disampaikan Susmiarto dalam Podcast yang digagas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten mengandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sleman.
"Terkait netralitas ASN kita memiliki satuan tugas netralitas pegawai aparatur sipil negara. ASN dilarang memberikan dukungan, ikut kampanye, menjadi peserta kampanye, termasuk menggunakan fasilitas negara," ujar Susmiarto pada Kamis (26/9).
Dia menjelaskan, regulasi dalam Undang-undang ASN telah dijabarkan soal netralitas, termasuk produk hukum Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur kepala desa atau lurah dan perangkat desa (pamong desa) tidak berpihak kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati.
"Kita sudah punya surat edaran nomor 0530 tahun 2024 tentang netralitas dalam melaksanakan pemilihan umum, jadi itu tidak sekedar di pilkada, berlaku sejak pilpres dan pileg kemarin," jelas dia.
Sanksi tegas akan diterapkan jika ditemukan pelanggaran, secara prosedur diawali teguran hingga sangksi penerapan disiplin pegawai. Di luar kewenangannya, pihaknya menyerahkan kepada Bawaslu untuk menindak sesuai aturan yang berlaku.
"Dari laporan atau aduan masyarakat, Bawaslu memberikan rekomendasi kepada kami, untuk ditindaklanjuti berkoordinasi dengan komisi aparatur negara di Badan Kepegawaian Negara ,"sebutnya.
Dia pun berpesan, kepada siapapun yang mengetahui dugaan keterlibatan ASN di lingkungannya bisa melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Tentunya laporan itu harus disertai bukti dan data pendukung yang akurat," sambungnya.
Kepala Kesbangpol Sleman Indra Darmawan menyampaikan, guna mendukung pelaksanaan Pilkada 2024. Pemkab Sleman pun telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan bupati dan calon wakil bupati yang bersumber dari APBD.
"Digelontorkan sebagai dana hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp44, miliar dan untuk Bawaslu sekitar Rp 3 miliar. Disamping itu kita ada pendanaan untuk pengamanan sekitar Rp30 miliar," beber Indra.
Indra berkata, kesuksesan pilkada tidak lepas dari peran seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusifitas. Mulai dari pemerintah, penyelenggara pemilu, TNI-Polri, serta keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat.
"Saya melihat masyarakat Sleman sudah cukup dewasa dan damai dari dulu, namun kita tetap waspada, nanti kita butuh dukungan jaga warga di setiap kalurahan, kemudian mitra seperti FKDM, FKUB dan tokoh masyarakat,"katanya.
Untuk diketahui, Pilkada Sleman memunculkan head to head antara paslon nomor urut 1 yakni Kustini Sri Purnomo - Sukamto melawan Harda Kiswaya - Danang Maharsa sebagai paslon nomor 2. Tahapan Pilkada 2025 telah memasuki masa kampanye sejak 25 September hingga 23 November 2024. Sedangkan Pemungutan suara akan digelar pada 27 November 2024. (Tio)
