Bantul, Kabar Jogja – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan telah terbentuk relawan pengawas partisipatif yang tersebar di 933 dusun di Bantul untuk memantau pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Keterlibatan relawan pengawas partisipati ini melibatkan lima elemen di masyarakat.
Pada Minggu (4/8) pagi, Bawaslu Bantul menyelenggarakan sosialisasi pengawasan partisipatif dan peluncuran tagline ‘Ayo Nyawiji Ngawasi’ di Stadion Sultan Agung.
Ketua Bawaslu Joko Didik Nugroho keberadaan relawan pengawas partisipatif merupakan program inisiatif pihaknya atas dasar tidak berimbangnya antara jumlah pengawas dengan wilayah yang harus dilakukan pengawasan.
“Sehigga diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengawasan,” jelasnya.
Didik mengatakan relawan bersifat sukarela dan bekerja tanpa pamrih untuk membantu pengawasan di wilayah masing-masing. Relawan akan membantu sosialisasi tentang pengawasan partisipatif serta menginformasikan kepada Panwascam atau pengawas desa apabila ada potensi pelanggaran pemilihan.
Lima elemen terbentuknya relawan di 933 dusun berasal dari relawan penggerak Desa Anti Politik Uang (APU) di sebanyak 13 desa, pimpinan organisasi kepemudaan, organisasi perempuan dan disabilitas, pemilih pemula di tingkat SMA/SMK/MA, perangkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan media.
“Melalui program ini kami ingin menginisiasi semangat kegotongroyongan di tengah masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan Pilkada Serentak November nanti,” katanya.
Didik menyatakan berbeda dengan pengawasan Pilpres/Pileg waktu lalu. Tingkat kerawanan di Pilkada Serentak besok akan fokus pada tingkat kerawanan politik uang, gesekan antar pendukung dan netralitas ASN.
“Keterlibatan banyak unsur melalui relawan partisipatif ini juga sebagai upaya menekan hadirnya politisasi SARA maupun kemunculan kabar bohong di Pilkada Serentak,” ungkapnya.
Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib, menyebut kehadiran relawan partisipatif ini menandakan urusan Pilkada tidak bisa sepenuhnya menyerahkan kepada KPU maupun Bawaslu. Peran masyarakat juga dituntut untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada.
“Pengawasan Pemilu bukan monopoli Bawaslu maupun KPU, rakyat harus bersama-sama mengawasi dan aktif melaporkan. Demokrasi yang baik mensyaratkan partisipasi masyarakat,” tegasnya.
Menurut Nadjib semakin sedikitnya pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pemilihan menandakan sangat berintegritas dan hasilnya adalah pemimpin yang baik.
“Kita merdeka memilih mengambil peran atau membiarkan proses Pilkada yang berlangsung. Ambil peran perjuangan berat, butuh kesungguhan, komitmen, dan konsistensi,” tutupnya. (Tio)
