Sleman, Kabar Jogja – Usai Konsolidasi Nasional di Universitas Aisyiyah, Rabu (28/7) siang, PP Muhammadiyah menyatakan dengan resmi siap mengelola usaha pertambangan seperti yang ditawarkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah nomor 25/2024.
Dengan melibatkan perguruan tinggi dan seluruh elemen persyarikatan, PP Muhammadiyah akan menghadirkan role model pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan, tidak menimbulkan konflik.
Di awal jumpa pers, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan keputusan menyangkut pengelolaan tambang merupakan kesimpulan keputusan yang diambil setelah melalui berbagai rapat pleno dan konsolidasi.
“Sehingga keputusan ini merupakan satu kesatuan dalam berbagai pertimbangan-pertimbangan dan langkah yang akan dihimpun,” terangnya
Khusus mengenai pengelolaan tambang, keputusan yang diambil ini menurut Haedar sudah sesuai dengan karakter Muhammadiyah. Dimana ketika ada tawaran resmi, tentu ini punya political will yang baik dari pemerintah, tidak serta merta menerima. Tapi tidak serta merta langsung menolak.
Muhammadiyah menurutnya selalu punya prinsip menerima, menolak dan melakukan langkah apapun dalam pergerakannya harus berdasar ilmu dan berbasis pada pandangan Islam Berkemajuan.
“Muhammadiyah melihat tambang, karena merupakan salah satu yang dilihat dari berbagai aspek, memang patut dikelola di bumi Indonesia seperti layaknya peternakan, perkebunan bahkan perikanan. Bagi kami semuanya, tambang harus dikelola tapi jangan dirusak,” tegasnya.
Bahkan, PP Muhammadiyah dengan sikap kewaspadaan dan kecermatan yang dilakukan telah menyusun dan membikin tim pengelolaan tambang yang diketuai Muhadjir Effendy yang menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Bisnis.
“Bukan sebagai Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Mohon jangan ditulis Menko PMK, nanti istana pindah ke sini,” katanya.
Nantinya Muhammadiyah akan menghadirkan role model pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan, tidak menimbulkan konflik.
Haedar juga menyatakan jika dalam proses pengelolaan tambang Muhammadiyah menemukan berbagai macam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk pengelolaan tambang yang pro keadilan sosial, pro kesejahteran sosial dan pro lingkungan.
Maka Muhammadiyah tidak akan memaksakan diri dan pada akhirnya akan dengan penuh tanggung jawab akan mengembalikan ke pemerintah.
“Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi modal usaha ‘not for profit’, dimana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas,” tandas Haedar. (Tio)
