Yogyakarta, Kabar Jogja - Tiga hari menjelang pemungutan suara, pemerhati masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan di Yogyakarta Prima Sari mengajak seluruh pelaksana, peserta dan pemilik suara mewujudkan Pemilu 2024 yang Jurdil Luber.
Terlaksananya Pemilu yang bersih menghasilkan Presiden-Wapres dan anggota legislatif sesuai pilihan rakyat yang sah.
"Prinsip dasarnya pemilu lima tahun sekali, harus dilakukan Luber dan Jurdil, itu amanat konstitusi kita. Luber itu untuk kita semuanya para warga negara yang sudah punya hak pilih, Jurdil ditujukan kepada penyelenggaranya, jujur dan adil,” papar Prima Sari, Minggu (11/2).
Sehingga mulai dari KPU, Bawaslu, bersama DKPP sebagai penyelenggara wajib menghasilkan Pemilu yang jujur dan adil. Pemilu berkualitas, pemilu berintegritas akan menghasilkan lembaga Presiden, Wakil Presiden dan DPR yang memiliki legitimasi kuat, karena dihasilkan dari proses yang jurdil, jujur dan adil.
Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak berpartisipasi dalam kekuasaan. Bahkan dengan demokrasi, kekuasaan justru di tangan rakyat. Apa saja yang terkait dengan kekuasaan, maka sebenarnya rakyatlah yang memiliki kewenangan untuk mengaturnya.
“Tetapi, dengan cara apapun, tidak mungkin semua warga negara atau rakyat secara langsung ikut ambil bagian mengaturnya, seperti menyusun undang-undang, menentukan besarnya anggaran, memberikan pengawasan, dan lain sebagainya,” katanya..
Karenanya melalui Pemilu rakyat memilih orang yang benar-benar telah dikenal dan dipercaya sebagai wakilnya. Memilih orang yang belum dikenal atau tidak dipercaya, tentu adalah sebuah kekeliruan.
Demikian pula, dengan alasan yang dibuat-buat, seseorang yang tidak bersedia memilih wakilnya di parlemen juga salah. Sebab dengan tidak memilih, maka sama artinya dengan tidak mau berpartisipasi dalam menentukan jalannya pemerintahan lima tahun mendatang.
Sebagai bagian dari warga negara seharusnya tidak mengambil sikap golput. Para wakil rakyat itu selanjutnya memiliki hak atau wewenang untuk menyusun perundang-undangan, menetapkan anggaran, dan juga pengawasan.
“Bagi mereka yang dengan sengaja tidak memilih wakilnya, maka hal itu sama artinya dengan tidak ikut berpartisipasi dalam mengatur kehidupan bersama,” jelas Prima Sari.
Semua para calon wakil rakyat, tentu sudah melewati seleksi dari partai politik masing-masing. Tentu, tidak sembarang orang boleh menjadi calon wakil rakyat. Partai politik telah memilih kadernya yang terpercaya dan memiliki kapabilitas duduk sebagai wakil rakyat.
“Siapapun kader alternatif pilihan yang diajukan oleh partai politik, maka rakyat dengan bebas dipersilahkan memilih atas kriterianya masing-masing. Pilihan itu bersifat bebas, rahasia, dan langsung,” tegasnya.
Tatkala misalnya tersebar isu, bahwa terjadi money politics, serangan fajar, dan lain-lain, sebenarnya para pemilih bisa saja mengabaikan dan tetap memilih sesuai dengan petunjuk hati nuraninya.
Prima Sari menambahkan dalam pemilihan umum, rakyat dengan leluasa diberi hak memilih wakilnya yang dinilai jujur, adil, dan kapabel dalam memperjuangkan aspirasinya. Tatkala sedang berada di bilik pemilihan itu, para pemilih memiliki kebebasan sepenuhnya.
Dipaparkan, pemilu-pemilu sebelumnya menghasilkan Presiden-Wapres dan anggota legislatif terpilih sesuai pilihan rakyat. Namun persoalannya kuota anggota legislatif perempuan masih belum terpenuhi hingga 30 persen. Padahal banyak calon politisi perempuan yang berdaya.
“Perempuan selain soko guru kesejahteraaan keluarga juga memiliki kemampuan dlm berpolitik. Perlu diyakini ketika perempuan tampil dan berdaya maka Indonesia maju akan tercapai,” pungkas Prima Sari. (Tio)
