Bantul, Kabar Jogja – Sepanjang 2024, Pemkab Bantul menganggarkan sebanyak Rp1,19 triliun dalam Rencana Umum Pengadaan barang dan jasa pada semua organisasi perangkat daerah. Anggaran yang diperuntukkan bagi 13.200 paket pekerjaan ini nilainya lebih besar dibandingkan 2023 yang hanya Rp1,1 triliun.
Besaran angka ini disampaikan Sekretaris Daerah Pemkab Bantul Agus Agus Budi Rahardjo usai Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP), Rabu (31/1).
“Rinciannya, paket pekerjaan selama 2024 tersebut terdiri dari 10.933 paket yang dilaksanakan melalui penyedia dengan nilai anggaran Rp725 miliar, dan sebanyak 2.267 paket akan dilaksanakan secara swakelola dengan nilai anggaran sebesar Rp470 miliar,” jelas Agus.
Dari jumlah tersebut yang dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung berjumlah 9.426 paket, kemudian e-purchasing 942 paket, tender 176 paket. dan seleksi 10 paket," katanya.
Agus menjelaskan tahun ini, Pemkab Bantul juga membuat kebijakan agar urusan terkait pemberdayaan, pendidikan dan kesehatan masyarakat tetap berjalan meski ada kebijakan menganggarkan Rp60 miliar untuk Pilkada.
Selain itu, Pemkab Bantul juga punya kewajiban untuk desentralisasi pengelolaan sampah sesuai amanat dari Pemda DIY.
“Untuk itu, biaya aparatur dan birokrasi kami tekan semaksimal mungkin. Sehingga untuk urusan pemberdayaan, kesehatan dan hal pokok masyarakat tetap bisa berjalan,” terangnya.
Seluruh pengadaan barang maupun jasa harus disesuaikan dengan Instruksi Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pengadaan barang atau jasa menggunakan purchasing berupa katalog elektronik lokal dan toko daring.
Sehingga OPD diharapkan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pengadaan mulai dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), e-purchasing, e-tendering, toko daring, non e-tendering dan pengisian e-kontrak dapat mewujudkan pengadaan yang transparan dan akuntabel.
“Kita menginginkan adanya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, mendorong pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi di Bantul. Kata kuncinya ada di kita gotong- royong dan kebersamaan,” katanya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul Aris Suharyanta mengatakan tahun ini mendapatkan anggaran Rp129 miliar untuk pengerjaan 190 paket pembangunan.
Keseluruhan paket-paket ini akan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemeliharaan 83 jalan desa dan kabupaten. Selain itu untuk pembangunan jembatan, gorong-gorong, drainase dan pembangunan fisik lainnya.
“Untuk jembatan ada jembatan Mriyan (Srigading) dan jembatan Bantulan (Sanden-Sorobayan),” ungkap Aris.
Sementara untuk pembangunan gedung, Aris mengaku pada 2024 tidak ada. Sebab, pada 2024 ada banyak anggaran yang diajukan oleh DPUPKP Bantul mendapatkan revisi. (Tio)
