Bantul, Kabar Jogja – Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta masih tetap akan memfokuskan arah pembangunan di sisi selatan. Terdapat 15 kecamatan di tiga kabupaten yang akan menjadi pilot proyek peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Peneliti Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Danang Aryo Prakoso. Prioritas pengembangan pembangunan kawasan selatan Yogyakarta ini disebabkan tingginya angka kemiskinan di wilayah pedesaan.
“Selain itu masih tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat, relatif rendahnya kualitas infrastruktur dasar perkotaan dan konektivitas di wilayah selatan serta tingginya pencemaran air dan konversi lahan pengelolaan sampah yang belum memadai,” kata Danang, Selasa (26/9) di DPRD DIY.
Hal ini disampaikan Danang saat berbicara dalam sinkronisasi pembangunan DIY tahun 2025 (Aspek Perencanaan, Keistimewaan dan Pendapatan Daerah DIY) dalam FGD penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD DIY terhadap RKPD Tahun 2025 di DPRD DIY.
Nantinya pilot proyek pembangunan kawasan selatan ini akan dilakukan di 15 kecamatan yang ada di Gunungkidul, Bantul dan Kulonprogo. Pembangunan nantinya disesuaikan dengan potensi yang tersedia di sana untuk kemudian dikembangkan ke wilayah yang lain.
“Pembangunan bertujuan memacu pertumbuhan di luar koridor pertumbuhan melalui pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas,” lanjutnya.
Kabid Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan, Dari Paniradya Keistimewaan Nur Ikhwan Rahmanto menyatakan ada enam indikasi arah kebijakan DIY di 2025.
“Percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM, peningkatan produktivitas, daya saing dan nilai tambah komoditas unggulan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berbasis ekonomi dan industri kreatif," jelasnya.
Selain itu juga ada peningkatan kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur dasar permukiman serta aksesibilitas atau konektivitas kawasan. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran dan konversi lahan serta mitigasi bencana.
Sedangkan Kabid Anggaran Pendapatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY, Hidayati Yuliastantri Djohar menjelaskan ada terdapat 12 peta jalan unggulan. Antara lain revitalisasi kawasan sumbu filosofi dan sumur imajiner, pengembangan potensi di satuan ruang strategis keistimewaan dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan potensi desa.
Menanggapi penjelasan ini, Sekretaris Komisi B DPRD DIY Aslam Ridlo mengungkapkan, wilayah selatan memang harus ditempatkan dalam prioritas pembangunan Yogyakarta di masa depan. Pasalnya, daerah selatan seperti bertolak belakang, mengingat potensi alamnya begitu besar namun angkat memang angka kemiskinannya tinggi.
"Contohnya saja di Imogiri dan Dlingo, dua kecamatan dengan angka kemiskinan tertinggi di Bantul. Di sana geliat ekonomi disana itu juga tinggi. Banyak sentra-sentra ekonomi. Wisatanya naik, tapi kemiskinannya juga tinggi. Untuk itu, indikator dalam upaya pengentasan kemiskinannya juga harus jelas. Targetnya juga," jelasnya. (Tio)