Yogyakarta, Kabar Jogja – Menjelang tahun politik yang diprediksi akan dipenuhi berita bohong (Hoax) dan polarisasi. Insan pers media arus utama diminta menjadi pemadam kebakaran terhadap hadirnya berita-berita bohong.
Ajakan ini disampaikan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Yogyakarta bersama Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam diskusi bertajuk ‘Pers, Jurnalisme Berkualitas dan Komitmen Mendorong Pemilu Damai’, Senin (21/8).
“Kondisi pers saat ini tengah tidak baik-baik saja. Pers yang dulu selalu dinamis seiring perkembangan jaman. Saat ini, di luar sana banyak tersebar berita bohong yang mengandung disinformasi dan misinformasi,” kata Ketua AMSI Yogyakarta, Anton Wahyu Prihartono.
Menjelang Pemilu, Anton memprediksi penyebaran berita hoaks akan semakin meningkat. Ini berkaca pada pelaksanaan Pemilu pada 2014 dan 2019 yang ditandai maraknya hoax hingga menimbulkan polarisasi di masyarakat.
Sebagai pilar keempat demokrasi, Anton mengatakan insan media arus utama memiliki kewajiban menjadi ‘pemadam kebakaran’. Pers arus utama harus menyajikan berita yang menjernihkan dan membersihkan informasi.
“Insan pers harus tetap berpegang pada Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers 40/1999. Sehingga memberi sumbangsih pada Pemilu yang berjalan aman dan damai,” jelasnya.
Kasubdit V Ditintelkam Polda DIY, AKBP Mochammad Nawawi, menyatakan dinamika politik akan semakin hangat dengan ditandai semakin gencarnya pemberitaan para calon pemimpin maupun elit politik yang massif melalui media online.
“Tim pemenangan akan menjadikan media siber sebagai corong pemberitaan. Karenanya diperlukan sinergitas dan upaya bersama menangkal berita hoax,” ucap Nawawi.
Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII) yang menjadi satu narasumber, Masduki memaparkan mengenai istilah kemunculan banyak media (Rich Media), namun miskin dalam mendukung nilai-nilai demokrasi (Poor Democracy).
“Dimana media-media tersebut, menyajikan konten-konten yang sama sekali tidak mendukung demokrasi yang diharapkan. Kehadiran media ini memberi kesempatan yang sama kepada semua orang untuk menyampaikan informasi yang menurutnya benar,” jelasnya.
Kondisi ini didukung dengan munculnya paradigma dari warganet (Netizen) yang berlomba-lomba menyebarkan sebuah informasi lewat akunnya. Padahal itu belum tentu benar. Hal ini menurut Masduki semakin memperburuk peran pers.
“Yang salah bukan kita (media arus utama) tetapi mereka yang datang untuk kepentingan yang seharusnya bukan mereka yang melakukan. Jadi itu yang diistilahkan polusi digital. Media digital tidak bisa menghindari itu," terang dia.
Koordinator AMSI wilayah Jateng, Jatim, DIY, Bali dan NTB, Suwarmin menceritakan sebenarnya masyarakat sudah ‘jenuh’ dengan berita-berita bohong usai Pemilu 2019.
“Konten-konten itu yang menampilkan sosok pribadi elit politik itu ditampung di platform-platform independent yang tidak terafiliasi dengan organisasi resmi pers manapun. Mereka tidak pernah melakukan verifikasi,” ucapnya.
Berbeda dengan pemberitaan di media utama yang disampaikan menuntut verifikasi dari sumbernya. Sehingga rekan-rekan pers arus utama tidak memberikan bahaya pada keberlangsungan Pemilu. (Tio)
