Sleman, Kabar Jogja – Dalam survei yang dilakukan Januari sampai Maret, PolMark Indonesia mendapati hasil Ketua Umum Partai Kebangkita Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Gus Imin) akan menjadi salah satu kunci penentu dalam pemilu 2024 nanti.
Paparan ini disampaikan CEO PolMark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah saat berbicara dalam diskusi bertajuk ‘Pemilu 2024: Tantangan Repolitisasi dan Menakar Kepemimpinan’, di Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (5/6).
“Survei ini kami lakukan untuk mencari referensi dan data penyebaran para pemilih berbasis Nahdliyin. Ada 78 Dapil DPR RI dari 84 Dapil dengan melibatkan 62.480 responden,” katanya.
Dalam survei itu didapatkan kalangan Nahdliyin di Jawa Timur masih menjadi basis terkuat dan penentu dalam perolehan suara di Pemilu tahun depan. Pasalnya, di Jatim kalangan Nahdliyin lebih terkumpul dan tidak tersebar seperti daerah lainnya. Sehingga kemungkinan munculnya referensi atas satu nama pilihan sangat besar.
Eep menyatakan nantinya di Jatim akan muncul ‘Faktor Gus Imin’ yang akan menjadi salah satu kunci penentu dalam pemilu 2024 nanti. Secara nasional elektabilitas Gus Imin cukup signifikan, mendekati 5%. Ada dalam jajaran lima besar bakal kandidat Pilpres 2024.
“Sedangkan di Jatim, Cak Imin hanya berada di bawah Ganjar dan Prabowo dan di atas kandidat lainnya, termasuk Anies dan Khofifah. Jika Gus imin pintar memainkan political marketing yang tepat dan layak, ia berpotensi menjadi penentu,” tegasnya.
Lalu pada Pileg 2024, berdasarkan data agregat survei, PKB berpotensi mencapai tiga sukses sekaligus. Memperluas sebaran suaranya melanjutkan gejala Pileg 2019, memperbesar raihan suara di banyak Dapil, dan meningkatkan secara signifikan jumlah kursi DPR RI.
“Ini yang saya sebut sebagai Faktor PKB dan faktor Gus Imin,” jelasnya.
Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito menyatakan memilih pemimpin adalah keputusan krusial yang tidak bisa disepelekan. Bukan atas dasar atau perihal yang bertumpu pada popularitas, atau calon yang mampu membeli suara dengan uang.
Tetapi calon pemimpin yang seharusnya adalah dia yang nantinya bisa mewujudkan ide dan gagasannya untuk mengurai masalah bangsa, bukan sebaliknya justru melahirkan masalah bangsa.
“Atas dasar itu maka kita perlu melakukan penyadaran kepada publik betapa strategisnya pemilu melalui proses repolitisasi. Dengan repolitisasi demokrasi, kita mendorong politik difungsikan dengan benar dan dengan dasar nilai serta tidak sekedar menjalani secara dangkal apalagi sekadar agenda rutin tanpa makna.” imbuh Arie Sujito.
Direktur Rumah Politik Kesejahteraan (RPK) menegaskan pentingnya politik solusi bagi kesejahteraan sosial sebagai tujuan mulia dinamika politik nasional.
“Di atas kontestasi jelang 2024, kami percaya pada politik solusi, politik jalan keluar yang menjamin perbaikan kesejahteraan masyarakat indonesia secara sistemik dan merawat persatuan indonesia,” jelasnya. (Tio)
