Yogyakarta, Kabar Jogja – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas, Kamis (6/10) siang meresmikan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Balai Kota Yogyakarta.
Sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang sudah diprogramkan kerjakan Presiden Joko Widodo, Anas meminta daerah turut memiliki MPP untuk mempermudah pelayanan public.
Didampingi Pjs Wali Kota Sumadi, Anas yang tiba pukul 14.30 WIB selama setengah berkeliling di MPP yang berlokasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Yogyakarta.
“Ini adalah MPP yang ke 70 MPP se-Indonesia. Presiden Joko Widodo meminta reformasi birokrasi tidak lagi berpatokan pada tumpukan kertas, jangan dipersulit dan tidak membebani,” katanya.
Sebagai Bupati Banyuwangi periode dua periode yang pertama kali menghadirkan MPP di Indonesia, Anas mengatakan dirinya secara khusus tidak membawa program ini dalam kerja kementerian.
Baginya dengan banyaknya rekan-rekan pemerintah daerah yang berkunjung ke Banyuwangi, dirinya berharap mereka dapat belajar atau setidaknya mereplikasi program MPP untuk dihadirkan di daerah mereka.
KemenPAN RB mendorong tiga daerah melakukan tiga hal. Pertama mendorong tumbuhnya inovasi, kedua mereplikasi inovasi yang yang sudah bagus-bagus.
Ketiga adalah melembagakan inovasi tersebut sehingga nantinya siapapun Gubernurnya, Waliko, maupun Bupati inovasi ini akan tetap jalan.
“Saya kira menjadi kebangaan ketika Banyuwangi menjadi percontohan. Kami akan senang jika banyak daerah bertransformasi dengan mengembangkan sesuai karakter lokal-lokal masing,” katanya.
KemenPAN RB juga menargetkan kedepan secara bertahap integrasi layanan itu mutlak. Semua daerah punya integrasi layanan dalam bentuk gedung besar kecil yang penting pelayanan terintegrasi dalam mal pelayanan publik
“Di Kota Yogyakarta tadi saya memuji pelayanan pencarian dokumen fisik yang dipadukan dengan teknologi digital. Kekuatan potensi lokal ini yang kedepan kita dorong dihadirkan sebagai pembeda pada satu daerah dengan daerah lain,” paparnya.
Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Yogyakarta Octo Noor Arafat menyebut pelayanan digital ini dihadirkan sebagai antisipasi praktek perjokian, suap dan lain-lain.
“Ini adalah antisipasi agar kasus kemarin tidak terulang kembali. Lewat pelayanan online pemohon bisa mengetahui prosedur perizinan dan diperbarui tahapnya setiap jamnya. Jika ada hambatan, tim kami akan membantu untuk mengatasinya,” katanya.
Terdiri dari 26 loket untuk memberikan 102 pelayanan, MPP Kota Yogyakarta beroperasi mulai pukul 08.00 sampai 14.30 WIB, tergantung jenis instansi pelayanannya. Tahun ini MPP Kota Yogyakarta sebut Octo akan bekerjasama dengan beberapa instansi terkait pelayanan public.(Tio)
