Yogyakarta, Kabar Jogja – Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Suwanto, menginginkan Gubernur dan Wakil Gubernur mempercepat pembangunan kawasan pinggiran usai dilantik untuk periode 2022-2027 oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta pada 10 Oktober nanti.
Eko menyatakan permintaan ini mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan.
“Dari pengamatan kami berkeliling daerah, selama dua tahun sejak lahirnya perda ini kawasan perbatasan DIY masih tertinggal khususnya dalam tiga bidang yaitu pendidikan, kesehatan maupun akses transportasi,” kata Eko, Senin (3/10).
Menurutnya wilayah perbatasan DIY yang bersinggungan dengan Jawa Tengah memerlukan perhatian dan percepatan pembangunan yang lebih dari Pemda.
Dalam paparannya, politisi PDIP ini melihat dari sisi pendidikan banyak kawasan pinggiran di Gunungkidul, Kulonprogo dan Sleman yang jauh tertinggal dalam pembangunan infrastruktur sekolah. Hal ini tentunya berdampak pada penerapan zonasi bagi siswa yang berkeinginan ke sekolah negeri karena keterbatasan sekolah.
“Di bidang kesehatan, kita menginginkan pemerintah minimal membangun rumah sakit umum kelas C yang difokuskan pada pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak,” jelasnya.
Dia mencontohkan bagaimana warga Kecamatan Gedangsari, Semin di Gunungkidul yang berbatasan dengan Klaten maupun Kecamatan Samigaluh, Kulonprogo dengan Magelang dan Kecamatan Temon dengan Purworejo minim akses kesehatan.
Akibatnya sering kali, kejadian kedaruratan dilarikan ke rumah sakit di ibu kota kabupaten.
“Selain itu, akses transportasi berupa jalan juga harus ditingkatkan demi peningkatan ekonomi maupun jalur evakuasi di kecamatan-kecamatan yang masuk daerah rawan bencana,” jelasnya.
Eko menyebut pembangunan tiga bisa ini bisa dioptimalkan dengan menggunakan Dana Keistimewaan yang mencapai Rp8,8 triliun per tahun. Bisa juga pembangunan akses jalan ini dikerjasamakan dengan kabupaten yang berbatasan.
Di sisi lainnya, untuk menghidupkan ekonomi pariwisata DIY. Eko menyarankan Pemda dalam hal ini Dinas Pariwisata bekerjasama dengan para pelaku pariwisata Bali.
Ini mengingat minimnya penerbangan langsung DIY – Bali menjadi alasan masih sedikitnya wisatawan mancanegara yang meluangkan waktunya berlibur ke DIY. (Tio)
