Yogyakarta, Kabar Jogja – Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali meminta Pemerintah Daerah (Pemda) lebih memperhatikan kondisi pandemi Covid-19 yang kembali naik. Pemda diminta memaksimalkan penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk meningkatkan capaian vaksin pendukung atau booster.
Keprihatinan ini disampaikan Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto, Jumat (5/8). Dia mamaparkan dari data per Kamis (4/8), berdasarkan total bed yang tersedia di rumah sakit sebanyak 1.482, telah terisi pasien Covid-19 sebanyak 109 pasien. Kemudian BOR isolasi diisi 97 pasien, dan BOR ICU sebanyak 12 pasien.
“Kondisi capaian vaksin booster di DIY, baik vaksinasi umum, lansia, maupun untuk para tenaga kesahatan masih rendah. Capaian sebanyak 38,52 persen atau setara 1.109.272. Masih jauh dari sasaran," kata Eko.
Eko menyarankan mendesak Pemda melakukan vaksin booster baik berbasis desa maupun kelurahan, termasuk di tempat-tempat wisata, pasar, terminal dan diinstitusi sekolah. Pemda juga memperhatikan sarana dan prasarana untuk membantu pelaksanaan vaksin booster yang lebih massif lagi.
"Berikutnya kami minta disiplin prokes terutama di sekolah, pasar, mall dan juga tempat-tempat wisata. Demikian juga di daerah perbatasan, Pemda harus memperkuat penerapan protokol Kesehatan,” lanjut polisi PDIP.
Sebagai upaya merealisasikannya, Eko mengatakan hal itu dapat dilakukan dengan dukungan dana sisa Belanja Tak Terduga (BTT) pemerintah DIY sebesar Rp64 miliar dari total sebanyak Rp94 miliar di tahun ini.
Dia mendesak dinas terkait dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY untuk berkoordinasi guna merealisasikan sisa anggaran BTT untuk penanggulangan Covid-19 pada tahun ini.
Anggota Komisi A DPRD DIY Yuni Satia Rahayu menambahkan tingkat partisipasi remaja dalam program vaksinasi di DIY masih rendah. Ini memerlukan perhatian khusus Dinas Kesehatan (Dinkes) serta pelayanan Kesehatan.
"Hari ini kamj melihat bahwa data yang bisa kami bawa ini untuk remaja sangat sedikit," jelasnya.
Dia meminta segera adakan koordinasi ke tingkat kalurahan hingga padukuhan, agar warga dipemerintahan terbawah segera mendapat akses vaksinasi. (Tio)
