Yogyakarta, KabarJogja – Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Indonesia (ARDY) memberi sejumlah catatan menjelang penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan 2022-2027.
ARDY memberikan sejumlah catatan kinerja yang disampaikan saat beraudiensi dengan Panitia Khusus (Pansus) Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DPRD DIY pada Kamis (28/7) siang.
“Dalam laporan tertulisnya, Gubernur sempat menyoroti kinerja Sekretaris Dewan (Setwan) DIY yang dinilai tidak proposional dan berperan ganda karena mementingkan partai politik dibandingkan tugas pemerintah,” kata Kordinator ARDY Tri Wahyu.
Menurutnya selama ini, Setwan DPRD DIY dinilai professional dengan melayani eksekutif dan yudikatif secara seimbang.
Kemudian juga larangan penyampaian pendapat di muka umum, khususnya di Malioboro.
Wahyu juga menyoroti terkait adanya penetapan dan penahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terhadap tersangka ASN Pemda DIY dalam kasus korupsi proyek pembangunan stadion Mandala Krida.
"DIY sedang tidak baik-baik saja dengan kasus (korupsi) EW yang ngendon di KPK. Ini yang harus dibenahi bareng-bareng," ungkapnya.
Perwakilam Tim Pansus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, Gimmy Rusdin Sinaga menyambut baik masukan dari ARDY.
“Tadi banyak menyinggung soal pembangunan fisik yang memang menjadi konsen saya di Komisi,” ungkapnya. (Tio)
