Yogyakarta, Kabar Jogja - Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada Dr. Mada Sukmajati menilai pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah tidak lagi melibatkan partisipasi publik dalam mendukung kebijakannya.
Berbeda pada periode pertama bahwa tingkat partisipasi publik betul-betul dilibatkan dalam menjalankan efektivitas pemerintahan. Terbukti sekarang ini ada dua orang dari Menterinya yang terkena kasus Korupsi di KPK.
Padahal kebijakan dari salah satu menteri yang tertangkap KPK tersebut sudah menuai kontroversi di masyarakat. Namun kesannya seolah dibiarkan saja oleh Jokowi hingga akhirnya tertangkap tangan oleh KPK.
“Kesannya Pak Jokowi sudah cenderung meninggalkan energi partisipasi publik, merasa mampu berhadapan sendiri dengan partai politik atau bahkan terintegrasi dengan kekuatan politik,” kata Mada Sukmajati dalam menanggapi Evaluasi Kinerja Menteri dan Reshuffle Kabinet Jokowi di Penghujung Akhir Tahun, melalui keterangan tertulis pada Rabu (16/12).
Dua menteri yang ditangkap KPK, Edhi Prabowo dan Juliari Batubara, menurut Mada, keduanya berasal dari Partai Politik. Bahkan pun dua Menteri sebelumnya pada periode pertama, Idrus Marham dan Imam Nahrawi, juga berasal dari Partai Politik.
Ia berpendapat, menteri yang berasal dari partai berpotensi melakukan praktik korupsi dalam pengambilan kebijakan di Kementeriannya. Sebab, menteri yang berasal dari partai sering menjadi salah satu sumber pendanaan bagi partai.
“Sudah menjadi rahasia umum, jabatan kementerian, BUMN dan lembaga, jadi sapi perah untuk sumber pemasukan partai dalam rangka menjalankan organisasi, kampanye dan meningkatkan citra di publik ,” katanya.
Rencana Jokowi melakukan pergantian posisi menteri baru untuk Kementerian Sosial dan KKP yang rencananya masih diisi dari kader partai menurutnya bisa jadi momentum bagi Jokowi untuk memulihkan kepercayaan publik.
“Tidak mudah bagi Presiden Jokowi lepas dari belenggu partai. Kepemimpinan beliau akan diuji direshuffle kali ini, jika tidak, maka akan melahirkan fenomena yang sama, tetap ada korupsi dari para menterinya,” katanya
Soal kriteria pemilihan calon menteri baru, ia menyarankan agar Jokowi mempertimbangkan pada aspek integritas, kompetensi dan harus bebas dari tekanan partai politik. “Tidak hanya soal kinerja tapi integritas dan politik, karena tidak sepenuhnya menteri bebas dari tekanan politik,” paparnya.
Disamping itu, Mada menyarankan agar Jokowi melibatkan kembali partisipasi publik untuk mendukung setiap kebijakannya. Sebab saat ini pubik beranggapan bahwa Presiden Jokowi sudah terkonsolidasi oleh oligarki partai. “Presiden Jokowi perlu membuka diri dengan energi partisipasi publik ketika berhadapan dengan partai politik,” pungkasnya.(rls)
