Yogyakarta, Kabar Jogja – Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melayani penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan subsidi tambahan kepada anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang ada di DIY. Program dari pemerintah ini ditujukan untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad mengatakan rencana penyaluran KUR bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) milik anggota NU dan Muhammadiyah ini sesuaikan Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI nomor: B/KUR/170/ D.I.M EKON/7/2020.
“Tentunya untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional. Sesuai dengan surat itu, memang kami diminta untuk koordinasi dengan PBNU dan Muhammadiyah. Ini program nasional,” katanya di sela sosialisasi KUR kepada perwakilan dari PBNU dan Muhammadiyah di kantor BPD DIY pada Selasa (4/8).
Santoso mengatakan, KUR ini nantinya tersedia subsidi tambahan yang akan diberikan hingga Desember 2020 mendatang. Awalnya, suku bunga pinjaman KUR sebesar 6 persen yang menjadi beban debitur, kini mendapatkan subsidi berupa relaksasi untuk tiga bulan pertama sebesar 6 persen dan tiga bulan kedua sebesar 3 persen. “Subsidi sampai Desember,” kata dia.
Santoso mengatakan, pihaknya belum tahu secara detail potensi nasabah dari dua ormas ini, Namun menurutnya cukup besar, karena banyak anggota dari Muhammadiyah memiliki amal usaha maupun juga dengan NU.
“Saya yakin potensinya besar sekali. Saudagar dari Muhammadiyah maupun amal usaha punya anggota NU itu banyak. Jadi ini segmen tertentu,” kata dia.
Santoso mengungkapkan, KUR dengan subsidi ini pun juga tersedia untuk masyarakat umum. Skema subsidi hampir sama, yakni 6 persen untuk tiga bulan dan 3 persen di tiga bulan kedua. “Artinya ormas lain yang mau kerjasama dengan kami, silakan,” katanya.
Santoso mengatakan KUR ini untuk semua sektor. Termasuk wisata maupun penunjang wisatanya. Seperti kuliner, produk kerajinan, maupun home industri. Minimal plafon bisa Rp1 juta atau Rp5 juta. “Tetap ada penilaian teknis. Terpenting tidak memberikan beban terlalu berat kepada nasabah. Jadi sesuai dengan kelayakannya,” ucapnya.(dho)
