Yogyakarta, Kabar Jogja - Anggota Komisi X DPR RI My Esti Wijayanti menyebut nasib sekolah swasta bisa semakin tak jelas jika sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) saat ini tetap dipertahankan ke depannya. Sebab bisa mengurangi kuota jumlah murid sekolah swasta dan kurang idealnya rasio antara guru dan murid di dalam kelas.
Esti mengatakan persoalan utama yang dihadapi sekolah khususnya swasta saat ini masih soal PPDB.
"Jika dibiarkan seperti ini terus sistemnya, sekolah swasta lama-lama bisa mati," katanya usai menerima uneg-uneg dari puluhan perwakilan Kepala Sekolah SMA dan SMK Swasta se-Kabupaten Sleman Yogyakarta Senin (27/7) di Joglo Ngangkring, Sidoagung Godean Sleman.
Esti berkata, ketentuan baru dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang mengijinkan penambahan siswa dalam satu rombongan belajar (rombel). Hal tersebut, menurut Esti akan mengurangi kuota murid mendaftar ke swasta. Sebab mereka potensi untuk diterima ke sekolah negeri semakin besar.
Tak hanya itu saja. Namun juga berdampak pada kurang idealnya kegiatan belajar mengajar di kelas. Sebab rasio yang harusnya 1:20 menjadi 1:36. "Rasio ini kalau untuk SMK sudah nggak efektif, satu guru harus mengawasi 36 siswa," katanya.
Kebijakan PPDB teranyar juga menimbulkan persoalan serius ketika timbul modifikasi sistem zonasi. Pola zonasi yang sebelumnya menerapkan jarak terjauh 5 kilometer, kini menjadi 10 kilometer. "Habislah sekolah swasta kalau seperti itu caranya," ujar Esti.
Dalam pertemuan itu sejumlah kepala sekolah swasta memberikan data data perkembangan di sekolah mereka masing masing. Hampir tak ada sekolah yang mengalami penambahan siswa sesuai target yang diharapkan tahun ini.
"Apa kita mau membuat sekolah swasta itu ambruk dengan kebijakan PPDB ini?" tanya Esti.
Esti meminta pemerintah, khususnga Kementrian Pendidikan ingat, di sekolah swasta banyak tersebar tenaga pendidikan berikut dengan asetnya. Seharusnya pemerintah aware dengan kondisi itu. Termasuk memberi perhatian pada sekolah swasta.
"Perhatiannya seperti apa seharusnya yang diberikan pemerintah kepada swasta? Contoh saja Bosda, kenapa harus dibedakan jatahnya antara sekolah negeri dengan swasta? Kalau ada Bosda seharusnya sama antara swasta dan negeri," ujar dia.
Bahkan, sejumlah guru swasta pun belakangan mulai direkrut negeri sehingga sekolah swasta harus membayar lagi guru guru pengganti yang didatangkan.
"Jadi ini PR besar kita, saya akan menyampaikan kondisi ini ke Mendikbud (Nadiem Makarim) dan jajarannya," ujar Esti yang didampingi kandidat calon wakil bupati Sleman Danang Maharsa.
Esti menambahkan, tidak seharusnya kebijakan yang dibuat pemerintah- dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan- hanya dengan melihat kasus itu dari satu wilayah saja. Misalnya dari kasus yang muncul di ibukota Indonesia, DKI Jakarta saja.
Hal itu diungkapkan Esti ketika dalam penerapan belajar daring akibat pandemi Covid-19 ini pihaknya menemukan di Wonosobo Jawa Tengah ada siswa yang kesulitan mengikuti pembelajaran itu karena tak memiliki gawai atau gadget yang dibutuhkan.
"Kebijakan yang diambil harus melihat Indonesia secara keseluruhan, yang strata ekonomi dan akses untuk masyarakatnya berbeda-beda," paparnya.(dho)
